Riau Tolak Bantuan dari Anies, Senator Jakarta Bilang, Jangan Sombong!

Riau Tolak Bantuan dari Anies, Senator Jakarta Bilang, Jangan Sombong!

FOTO : Anggota DPD DKI Jakarta Terpilih, Fahira Idris - Istimewa…

JAKARTA, (otonominews) - Pemerintah Provinsi Riau menolak 65 personel dari tim relawan gabungan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu penanggulangan bencana Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta untuk ikut membantu memadamkan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Riau.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI DKI asal Jakarta Fahira Idris sangat menyayangkan bila penolakan tersebut benar adanya.

"Kenapa Pemprov Riau Tolak 65 personel bantuan dari Bapak Anies padamkan Karhutla? Bukankah kita terbiasa saling gotong royong, saling bantu saat ada saudara kita yang berduka? Ada apa dengan Riau?, " tulis Fahira melalui akun twitternya, Rabu (18/09/2019).

"Maka hendaklah kita menjauhkan diri dari sifat sombong dalam Islam," imbuhnya.

Kendati prihatin dengan penolakan bantuan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta, Fahira tetap mendoakan semoga Pemprov Riau bisa cepat mengatasi Karhutla dan dampak yang disebabkannya, seperti kabut asap, udara tercemar hingga jarak pandang mata yang menyusut.

"Bila ternyata di kemudian hari butuh bantuan, bilang saja ya. Gak usah segan atau gengsi, Pak Anies Baswedan pasti akan bantu dengan senang hati," tandas Fahira.

Sebelumnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger mengatakan Petugas di Riau sudah banyak yang disebar di lapangan dan terus berupaya memadamkan api karhutla pada titik-titik yang terpantau.

“Kita sudah tolak dari kemarin itu sebenarnya,” ujar Edwar.

BPBD Riau enggan berkomentar lebih jauh terkait Anies yang sudah melepas relawan untuk bantu padamkan Karthutla dengan alasan sudah menolak lebih dulu.

“Karena begini, kita masih mampu dan banyak personel di lapangan yang terus bekerja keras,” sambung mantan PJ Walikota Pekanbaru tersebut.

Menurut Kepala BNPB Letjen Doni Monardo, Provinsi Riau adalah daerah dengan karhutla terparah pada 2019.

“Lahan gambut yang terbakar sangat besar, mencapai lebih dari 80 ribu hektare. Lahan gambut yang terluas terbakarnya ada di Riau, mencapai 40 ribu hektare,” kata Doni dalam jumpa pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Sabtu (14/9/2019).

Data BNPB menunjukkan dari total 49.266 ribu hektare luas lahan di Riau yang mengalami kebakaran, 40.553 hektare di antaranya adalah lahan gambut. Sisanya adalah lahan mineral.

Meski wilayahnya sedang dilanda situasi darurat asap sedemikian parah, Gubernur Riau Syamsuar justru tidak ada di tempat. Warta Ekonomi melaporkan Syamsuar memilih berdinas ke luar negeri untuk mengikuti acara Segitiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia Thailand (IMT-GT) di Krabi, Thailand, pada pekan lalu (13/9).

Hal senada dilakukan Wali Kota Pekanbaru Firdaus yang bertugas ke Kanada saat kabut asap kian pekat. Kader Partai Demokrat itu ke Kanada untuk memenuhi undangan dinas dari Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral.

“Berangkatnya Minggu subuh kemarin, di sana (Kanada) hingga tanggal 21 (September). Lebih kurang seminggu di sana,” kata Kepala Bagian Humas Pemko Pekanbaru, Irba Sulaiman, Senin (16/09/2019).

Hal seperti ini yang dikeluhkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Ketika Jokowi hadir di Pekanbaru, Riau, untuk meninjau penanganan karhutla di sana, Firdaus pun absen. Posisi Firdaus diwakili oleh Edwar sebagai Plt Wali Kota.

“Setiap tahun tidak perlu lagi rapat seperti ini, otomatis menjelang musim kemarau itu harus sudah siap. Sebetulnya itu saja. tapi kita lalai, sehingga asapnya jadi membesar,” tukas Jokowi dalam rapat terbatas di Pekanbaru yang diikuti oleh para pemangku kepentingan pada Senin (16/09/2019).

Populer Berita