Minta Menko Polhuman Mahfud MD Hentikan Industri Radikal

Fahri Hamzah Sebut, Isu Radikal adalah Permainan Orang Sakit

Fahri Hamzah Sebut, Isu Radikal adalah Permainan Orang Sakit

FOTO : Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah - Istimewa…

JAKARTA, (otonominews) - Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengaku optimis dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Prof. Moh. Mahfud MD merupakan apa yang dia sebut 'otak besar'. 

Menurut Fahri Hamzah, soal Polhukam di negeri ini tidak bisa diurai dengan otot atau otak kecil. "Hanya otak besar yang bisa mengurai. Pendekatan demokrasi itu rumit dan karena itu mahal," ujar Fahri Hamzah yang dia tulis di linimasa pribadinya, Twitter @Fahrihamzah Minggu, (27/10/2019).

Dilanjutkannya, isu Radikalisme yang mencuat kembali telah terjebak menjadi industri. Cara pejabat menakut-nakuti bangsa ini dengan isu radikal yang dituduhkan kepada kelompok Islam, kata dia, sudah merusak banyak sekali modal sosial kita dan itu tidak mudah dikembalikan.

"Kok bisa bangsa mayoritas Islam ditakut-takuti dengan ajaran Islam. Lalu kok kita semua percaya bahwa radikalisme ada di mana-mana dan mengancam negara kesatuan. Ajaib. Contoh dari satu dua ceramah dari ribuan ceramah setiap hari di seluruh Indonesia di-copy dan dijadikan alat bukti," terangnya.

Jadi, sebut Fahri Hamzah, tugas berat Prof Moh. Mahfud MD sebagai Menteri Polhukam adalah merevisi narasi Radikalisme yang telah membuat orang-orang moderat menjadi radikal karena sebel dengan cara kerja aparat negara di bidang ini.

"Alhamdulillaah kita juga punya Menteri Pertahanan yang paham soal ini. Tolong tertibkan para pedagang isu Radikalisme dari negara. Pensiunkan mereka secepatnya. Ajak para tokoh agama bersatu, ajak ulama, pendeta, pedanda, pastor, dan bhiksu, dan lain-lain. Mereka telah menjadi pahlawan kerukunan sepanjang Republik ini ada. Mereka lebih tahu apa yang terjadi," tegasnya.

Menurut Fahri Hamzah, ekstremisme itu ada dalam semua agama dan aliran. Bahkan, katanya, dalam ilmu juga ada yang ekstrem. 

"Tapi urusan negara bukan yang itu, karena publik punya mekanisme untuk menertibkan dirinya.Ada yang namanya 'Wisdom' ada yang namanya 'Common Good' itu hidup dan selalu ada," katanya.

Kalau ada pidana dari ekstremisme, ujarnya, pasti itu individu sifatnya (karena hukum itu memakai kata barangsiapa), tangkap saja dan adili karena itu akan mengoreksi yang lain.  

"Biarkan pengadilan bekerja dan biarkan mekanisme hukum berlaku untuk kepentingan bersama. Itu caranya," jelas Fahri Hamzah lagi.

Tapi, katanya, kalau negara bikin kampanye, menuduh agama tertentu (terutama Islam yang mayoritas) dan membuat pernyataan yang aneh bagi kebanyakan orang lalu menyinggung agama, tempat ibadah, ritual, tradisi, sekolah, cara berpakaian, penampilan, dan lain-lain, ini cari perkara. Ini merusak.

"Mari kita mulai pakai pengetahuan dalam bekerja. Untuk itu saya berharap kepada Prof. Moh. Mahfud MD sebagai Menteri Polhukam yang baru. Saya percaya akan ada kearifan untuk mencegah agar penghukuman dan kriminalisasi kepada penjahat tidak bikin yang lain jadi kesel," tegasnya.

Fahri mencontohkan, seperti permainan yang baru lalu, gara-gara Din Syamsudin mengkritik pemerintah, lalu dia dituduh membiayai teroris. 

"Ini namanya permainan orang sakit. Sebab kalau Pak Din sebagai tokoh perdamaian dunia yang dikenal dan mendapat penghargaan dari banyak negara disebut teroris terus kita gimana?"

Oleh sebab itu, lanjut dia, inilah tugas berat menteri kita yang baru. Mengakhiri bisnis orang-orang yang tidak menghendaki ada persaudaraan dan perdamaian sejati. Mereka bermain di air keruh. Tokoh-tokoh moderat akhirnya jadi ekstrem dan sulit ditarik kembali. Padahal, negara memerlukan solidaritas yang luas dan kuat.

"Selamat bekerja Prof. Moh. Mahfud MD semoga bisa menyatukan kembali bangsa yang hampir pecah oleh sponsor saling tuduh. Semoga rekonsiliasi yang dicanangkan oleh presiden Jokowi ada dan hadir dalam kenyataan. Hentikan negara sebagai tukang adu domba. Ayo bangun persatuan!" pungkas Fahri Hamzah.
 

Populer Berita