Pembangunan Desa Harus Sejalan dengan Program Prioritas Pemerintah Provinsi

Gubenur NA Janjikan Kucuran Dana, Selain Dana Desa

Gubenur NA Janjikan Kucuran Dana, Selain Dana Desa

FOTO : Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr., (NA) Didampingi Penyelenggara Bimtek, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (Kadis Kominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan Ir. H. Andi Hasdullah, M.Si. Saat Bimtek Menghadiri Ketebukaan Informasi Melalui Penguatan PPID Desa dengan Standarisasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik Desa…

MAKASSAR, (otonomonews) - Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr., (NA) mengatakan agar tatakelola pemerintahan desa dapat dilakukan dengan transparan, harus ada partipasi publik.

Hal tersebut diungkapkan NA dalam sambutannya pada gelaran Bimbingan Teknik (Bimtek) Ketebukaan Informasi Melalui Penguatan PPID Desa dengan Standarisasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik Desa yang Berlangsung di Gedung Balai Kartini Kabupaten Bantaeng, Selasa (05/10/2019).

Dikatakan NA, salah satu statrategi percepatan pembangunan di Provinsi Sulsel adalah dengan melakukan pendekatan pencepatan pembangunan berbasis pedesaan. Menurutnya, bila desa dikelola dengan bebagai inovasi serta menghadirkan tatakelola yang maju, maka bisa  dipastikan percepatan pembangunan di Sulsel akan dapat dipacu untuk yang berujung pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai itu semua, jelas NA, dalam membangun, Kepala Desa harus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pada pengawasan. Karena, katanya, Kepala Desa yang berkarya baik, pasti akan dicintai rakyatnya.

Gubernur NA Saat Memberi Sambutan di Depan Peserta Bimbingan Teknik (Bimtek) Ketebukaan Informasi Melalui Penguatan PPID Desa dengan Standarisasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik Desa

“Pak Desa pasti tidak terganggu dengan hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungungjawaban, Karena Kepala Desa telah mengelola dana desa-nya dengan akuntabel. Saya harap masyarakat juga menjaga Pak Kepala  Desa agar mareka tenang dan fokus untuk melakukan inovasi-inovasi untuk kemajuan desanya,” ujar NA.

Terkait dengan lomba desa, Gubernur NA menegaskan akan menilai secara objektif dan dilakukan tim penilai. NA bahkan berpesan agar tim penilai tidak usah dilayani dan diservice, karena dengan pendekatan seperti itu mereka jadi tidak objektive dalam menilai.

“Kita tidak mau keberhasilan kamuflase. Kita ingin benar ada prestasi sehingga desa itu memenangkan lomba desa. Saya akan berikan reward bagi desa yang juara sebanyak satu miliar, juara dua 750 juta, juara tiga 500 juta. Ini kami lakukan supaya ada motivasi untuk memajukan desa,” urai NA.

Kepada para Kepala Desa, NA meminta untuk penyusun perencanaan yang disesuaikan dengan potensi desa juga dengan program unggulan Provinsi Sulsel antara lain pembangunan infrastruktur, optimalisasi hilirisasi pertanian, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang makin baik, pengembangan pariwisata, dan perawatan lingkungan.

“Kalau desa memiliki perencanaan yang baik dan sejalan dengan prioritas pemerintah provinsi, maka desa tersebut bisa mendapatkan kucuran dana bukan hanya dana desa, tetapi juga dana bantuan provinsi ke kabupaten yang diteruskan ke pemerintahan desa. Kita melakukan kolaborasi bukan hanya dengan kabupaten tapi juga langsung dengan pemerintahan desa,” papar Gubernur NA.

Peserta Bimbingan Teknik Ketebukaan Informasi Melalui Penguatan PPID Desa dengan Standarisasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik Desa

Turut hadir mendampingi Gubernur NA pada Bimtek tersebut unsur Forkopinda, para Bupati, sejumlah OPD, Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa se-Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, dan Jeneponto sebagai peserta yang berjumlah  sebanyak 650 orang.

Sebagai penyelenggara Bimtek, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (Kadis Kominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan Ir. H. Andi Hasdullah, M.Si., menambahkah, keterbukaan informasi publik desa menjadi pintu masuk untuk melahirkan tatakelola Pemerintah Desa dengan baik.

Dengan demikian, kata Andi Hasdullah terjadi interaksi dan partisipasi publik desa dalam membangun desa. Lebih dari itu, katanya, rakyat di desa juga merasa memiliki dan akan bangga akan capaian pembangunan desanya. Dengan demikian, lanjut Andi Hasdullah, akan lahir apa yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat.

“Acara ini akan kita lanjutkan dengan gelombang berikutnya yang menyasar 20225 desa di Sulawesi Selatan. Ini yang akan kita kawal bersama agar desa yang terbuka dan transparan, desa maju dan mandiri akan lahir di Sulawesi Selatan,” pungkas Andi Hasdullah.

Populer Berita