Status PSBB Belum Digelar, Masyarakat Masih Kurang Disiplin

Ketua DPRD Merauke Desak Tim Anggaran Pemda Rasionalisasi APBD Untuk Penanganan Covid-19

Ketua DPRD Merauke Desak Tim Anggaran Pemda Rasionalisasi APBD Untuk Penanganan Covid-19

FOTO : Ketua DPRD Dijabat Benjamin Izaac R Latumahina…

MERAUKE, (otonominews) -  Di Kabupaten Merauke, Papua secara kumulatif tercatat 13 kasus Covid-19, namun usai menjalani perawatan isolasi di RSUD Merauke tercatat lima orang dan delapan orang lainnya dinyatakan sembuh.

Ketua DPRD Dijabat Benjamin Izaac R Latumahina kepada otonominews, Sabtu malam (2/5/2020) mengatakan, hingga saat ini, kategori di Kabupaten Merauke tercatat Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 34 orang, untuk orang dalam pemantauan (ODP) 11 orang, dan tanpa gejala (OTG) Covid-19 ada 27 orang.

 

"Pasien yang dinyatakan positif terjangkit Covid-19 yakni pasien 01, dan pasien 02 dinyatakan negatif. Keduanya sembuh dari corona berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium negatif," 

 

Sementara itu, kata Beny sapaan akrab  Benjamin, untuk lima pasien PDP telah dipulangkan, sesuai dengan hasil pemeriksaan spesimen kedua. Setelah dilakukan pemeriksaan, lima pasien negatif. Kelima pasien PDP yang dipulangkan tersebut adalah pasien 04, 06, 07, 08, dan 09. 

"Sedangkan pasien 05 belum dipulangkan karena trombosit belum stabil. Selain itu, pasien ketiga belum dipulangkan karena hasil pemeriksaan laboratorium kedua belum diterima,” tutur penasehat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Corona (Covid-19) ini.

Politisi dari Partai NasDem ini mengatakan, dari kedua pasien yang berasal Kabupaten Boven Digul yang dirujuk ke RSUD Merauke secara otomatis menjadi beban pemerintah Merauke. 

"Jadi kita harus menangani terdampak dari ketiga kabupaten itu. Sementara operasional ditanggung Pemkab Merauke. Kemaren kita sempat diskusi dengan Pak Bupati Merauke, beliau berharap dari ketiga kabupaten itu secara tidak langsung membantu RSUD Merauke. Tapi itu tidak diatur dalam regulasi, jadi sementara dijalani oleh Kabupaten Merauke," terangnya.

Meningkatnya jumlah PDP yang dirawat di RUSD Merauke, ungkap Beny, karena  merupakan rumah sakit rujukan untuk PDP Covid-19 dari 4 kabupaten di Selatan Papua, yakni Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digul dan Kabupaten Asmat.

Penetapan RUSD Merauke sebagai rumah sakit rujukan menerima pasien yang memenuhi kriteria PDP Covid-19 diputuskan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu. 

Terkait status Merauke sudah Kejadian luar biasa (KLB) pada 24 Maret lalu, lanjutnya, posisi sekarang masih terbatas pada instruksi, kemudian imbauan dan anjuran dari Bupati Merauke kepada seluruh masyarakat.

Sementara status untuk pembatasan sosial berskala besar (PSBB) belum dilakukan, karena terlihat kedisplinan masyarakat masih kurang tertib dan belum begitu taat, seakan-akan masih acuh tak acuh, masih ada perkumpulan sosial distancing physical sama sekali tidak begitu berjalan lancar. 

"Kita diskusi dengan pak Kapolres, belum bisa dilaksanakan, masih imbauan agar jangan keluar rumah. Bila kondisi tidak baik kita akan bicarakan dengan pak Bupati agar dibuatkan maklumat sebagai dasar hukum Kapolres untuk menindak tegas. Kita punya masyarakat Merauke yang tidak disiplin. Kalau saya lihat dari pengaruh hubungan  yang terlalu lengket, suka kumpul-kumpul. Tetapi pada dasarnya seluruh masyarakat Merauke tahu dampak virus Covid-19," katanya.

Sedangkan dari DPRD, lanjutnya, sudah turun untuk sosialisasi dan memberikan pengarahan kepada masyarakat dari 179 kampung. Namun, dampak dari Covid-19 tidak terasa di sana. Sekarang dampaknya masalah sosial ekonomi, dan untuk masalah virus corona tiap kampung sudah membuat aturan yang ketat.

Saat ini yang bermasalah adalah di dalam kota semuanya tidak berjalan. masyarakat kota kurang disiplin. Artinya masih ada yang masuk kerja walau terbatas, dari UPD tidak berjalan, begjtu pula libur total sekolah. Pasar juga tetap buka seperti biasa. Sementara harga barang pokok mulai naik. 

Bupati Merauke sudah mengimbau walau buka seperti biasa waktunya dibatasi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Di pasar-pasar juga kurang tertib, kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker, sarung tangan tidak begitu tertib

. Kita punya stok masker tapi terbatas. Kita sudah minta AURI  pesawat Hercules untuk kirim masker. Sedangkan untuk toko-toko sudah disiapkan masing-masing tempat cuci tangan sabun hand sanitizer, penyemprotan disinfektan berjalan baik.   

"Sosialisasi dari bupati sebagai ketua gugus tugas sudah berjalan baik.Tapi semua tergantung kesadaran masing-masing sama sekali masih kurang, maka kita inginkan ketegasan dan pengawasan dengan sanksi dan lain-lain," imbuhnya.

Jadi, imbauan dari pusat untuk tinggal di rumah, ibadah di rumah bagi Muslim dan Nasrani itu betul-betul ditanamkan dari sebagian masyarakat saja. Sayangnya, kalau kita lihat dari sisi vertikal pegawainya masih masuk seperti biasa. "Kita punya masyarakat ini yang tidak disiplin," ungkapnya.

Lebih lanjut Beny menjelaskan, bandara lokal dan pelabuhan sudah ditutup. Tidak ada lagi pelayaran laut dan udara yang aktif. Namun, kita punya daerah terbuka di wilayah darat jalannya sudah tembus ke Kabupaten Boven Digul, dari kabupaten Nappi juga bisa lewat jalan tengah-tengah antara Merauke. 

"Mereka bisa tembus lewat tengah sampai juga ke Merauke, kecuali Asmat. Sedangkan jika lewat laut pintu masuknya sangat banyak namun masih bisa terkendali karena dibantu oleh Lantamal," katanya.

Terkait penanggulangan Covid-19, Beny mengatakan, ada surat keputusan bersama (SKB) kedua manteri. Dari Menteri Dalam Negeri No 119 maupun dari Menteri Keuangan No 117 itu bagaimana APBD Merauke bisa dirasionalisasikan. Pertama merasionalisasi pegawai, kedua rasionalisasi dari barang dan jasa, ketiga rasionalisasi dari modal. 

Dari SKB itu dijelaskan dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil harus digeser 50 persen untuk penanganan Covid-19, dengan jumlah hampir Rp 300 Miliar. Dana itu digunakan untuk menangani tiga unsur secepatnya, yakni biaya kesehatan, jaring pengaman dan stimulus perekonomian kurang lebih Rp 100 Miliar. Maka kita harus mempersiapkan sekira Rp 400 Miliar..

Saat ini sedang dirasionalisasikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sedangkan  bantuan tidak terduga dari APBD maupun dari bagian umum dari operasional Bupati sementara dipakai dulu untuk menangani masalah sembako untuk kebutuhan prioritas masyarakat yang kita layani sambil kita menunggu juga rasionalisasi seperti sembako dan jaring pengaman sosial.

"Sampai sekarang menyangkut BLT dari Presiden lewat Menteri Desa belum ada realisasinya sebesar Rp 600 ribu per KK. Memang kita agak kesulitan untuk sampai ke kampung-kampung. Oleh sebab itu Senin besok kita rapat terbatas dengan tim anggaran Kabupaten Merauke untuk bisa segera mengatur pos-pos distribusi bantuan masyarakat," katanya.

Terkait bantuan yang sudah dibagikan ke masyarakat, Beny menjelaskan, berasal dari dana operasional Bupati dan beberapa dana taktis yang dikeluarkan. Dana itu dibelikan sembako untuk beberapa titik di wilayah kota, kampung seputar kota, kemudian lurah seputar kota dan distrik seputaran kota. "Karena ada 179 kampung yang susah terjangkau dengan transportasi yang harus perhatikan," ujarnya.

Maka, Beny berharap bantuan pemerintah pusat seperti dari Presiden lewat BLT dan padat karya dari Dana Desa itu bisa segera direalisasikan. "Khususnya masyarakat yang tidak bisa terjangkau tidak kita layani kasihan juga," cetusnya.

"Sampai sekarang, kita masih menunggu BLT per KK 600 Ribu Rupiah yang belum dikucurkan. Perlu mekanisme yang cepat jangan banyak administrasi. Sampai saat ini belum diinstruksikan walau lewat dana desa bansos belum turun," tuturnya.

Sedangkan bantuan yang di gunakan berasal dari dana tidak terduga APBD bencana daerah, termasuk dari dana operasional Bupati dipakai sementara sambil menunggu tim anggaran dari daerah segera mungkin merasionalisasi anggaran daerah Rp  400 Miliar yang diprediksi sampai Desember. 

"Kita akan mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merasionalisasi APBD yang sesuai dengan SKB dari dua menteri. Agar bisa cepat dilaksanakan, Senin besok kita akan mengundang tim anggaran pemerintah daerah untuk segera ditindak lanjuti. Agar kita bisa mengantisipasi mengatur proses distribusinya," terangnya.

Beny juga menambahkan, rencana Provinsi Papua berikan bantuan Rp 5 Miliar untuk daerah yang terdampak secepatnya bisa terealisasi. Masyarakat terus mendesak sementara kita masih berkecimpung dengan adminstrasi birokrasi. Padahal Presiden sudah menginstruksikan bagaimana menangani Covid-19 dengan cepat dan tidak membuat masyarakat susah apalagi kondisi sekarang tidak normal.

"Bukan berarti tidak bisa dipertanggung jawabkan tapi tetap akuntabel. Cuma harus dipermudah jangan dipersulit atau diperlambat dll. Kalau masih tetap dengan birokrasi administrasi yang sulit maka dampaknya juga sulit," pungkasnya.

Populer Berita