Konsep dan Slogan New Normal Hanya Omong Kosong

IPW: Kabinet Presiden Jokowi Semakin Loyo dan Tidak Terarah

IPW: Kabinet Presiden Jokowi Semakin Loyo dan Tidak Terarah

FOTO : Ketua Presidium IPW Neta S. Pane…

JAKARTA (otonominews) --Ketua Presidium IPW Neta S. Pane mengatakan, bahwa Kabinet Presiden Jokowi semakin loyo dan tidak terarah, baik dalam upaya penegakan hukum, pembangunan sosial maupun ekonomi. 

"Misalnya, di saat Jokowi menyatakan listrik gratis di tengah pandemi Covid-19 terhadap pemakai golongan kecil, tapi listrik kelompok atas malah melonjak harganya," ujar Neta kepada para awak media, Senin (29/6/2020). ,

Jika dicermati, kata penulis buku Jangan Bosan Kritik Polisi itu, kasus listrik merupakan sebuah tamparan yang memalukan bagi Jokowi. 

"Selain itu, disaat minyak dunia harganya melorot, tapi harga BBM Indonesia tetap stabil. Semua itukan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah seakan tidak terarah," sambungnya. 

Jadi, jelas Neta, jika Pemerintah ingin berlari kencang seiring diterapkannya konsep new normal, pergantian kabinet harus dilakukan Jokowi. 

"Konsep dan slogan new normal hanya omong kosong belaka jika menteri menteri kabinet Jokowi tetap loyo. Harapan Jokowi akan ada terobosan baru di pemerintahan periode keduanya dengan dimunculkan anak anak muda milenial di kabinet, ternyata gagal total," kata Neta.

Neta mengatakan, tak ada satu pun terobosan baru dari para menteri Jokowi di tengah pandemi Covid-19. Semua seakan bersembunyi mengikuti 'perintah di rumah saja', padahal dalam kondisi pandemi Covid-19, Jokowi perlu pemikiran yang bisa membantunya dengan maksimal. 

"Minimal membuat konsep terobosan di bidangnya masing masing dan begitu wabah Covid 19, kementeriannya bisa berlari kencang. Yang terjadi justru, jika tidak bersembunyi, para menterinya justru membuat hal hal kontroversial yg memicu kegaduhan di tengah masyarakat. 

Untuk itu, selain Jakgung, Neta berpendapat, ada 12 menteri lainnya yang harus direshuffle Jokowi. 

"Sebab itu IPW melihat, selain Jakgung, sedikitnya ada 12 menteri jokowi yang patut kena reshuffle, yakni Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Seharusnya di tengah kegoyahan ekonomi global, Kementerian Koperasi dan UKM bisa berada di depan menggerakkan ekonomi rakyat lewat terobosan UKM," terangnya. 

Neta juga menilai, Menkumham yang membuat kegaduhan dengan melepaskan ribuan napi, Menpora dan Menteri Pariwisata tak terdengar suaranya, Menteri Perdagangan untuk mengatasi mafia perdagangan gula saja tak berdaya, Menaker mengijinkan TKA Tiongkok masuk di tengah pandemi Covid-19 juga pantas untuk direshuffle. 

"Selain itu Mensos tak mampu mengkoordinasikan bansos, Menkominfo tak jelas kiprahnya di tengah kebingungan Jokowi menghadapi pandemi Covid-19, Menhub tak muncul selama pelarangan mudik bisa jadi karena persoalan kesehatan, Menteri Perindustrian tak terdengar kiprahnya, Menteri BUMN tidak jelas fungsi dan kontribusinya dalam membangun BUMN sebagai daya dukung ekonomi di tengah pandemi Covid-19, dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi selalu memunculkan kontroversial yang memicu kegaduhan," tandasnya.

Neta pun menambahkan, pandemi Covid-19 ini harus menjadi momentum bagi Jokowi untuk mengevaluasi para menterinya. 

"Agar ke depan bersamaan dengan diterapkannya new normal pemerintahan Jokowi bisa berlari kencang membangun negeri ini," pungkas mantan Redpel Koran Aksi Jakarta itu.

Mantan Wapemred Harian Jakarta tersebut menilai, Jaksa Agung (Jakgung) St Burhanuddin harus menjadi prioritas dalam rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat.

Neta menilai, Jakgung sudah mengangkangi hukum, tidak patuh hukum, dan tidak memberi kepastian hukum dalam kasus pembunuhan di Bengkulu yang diduga dilakukan Novel Baswedan.

Dalam butir dua putusan majelis prapradilan PN Bengkulu No:02/PID.PRA/2016/PN Bgl tanggal 4 April 2019 dinyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No:B.03/N.7.10/Ep.1/02/2016 tgl 22 Feb 2016 yang dikeluarkan Kejaksaan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

"Sehingga di butir empat majelis prapradilan memerintahkan agar menyerahkan BAP No 31/Pid.B/2016/PN Bgl atas nama terdakwa Novel bin Salim Baswedan kepada Ketua PN Bengkulu dan melanjutkan penuntutan perkara atas nama terdakwa Novel bin Salim Baswedan," katanya. 

Namun, lanjut Neta, putusan majelis praperadilan tidak digubris dan dilaksanakan Jakgung. "Sebagai pimpinan Kejaksaan, Jakgung tidak memberikan contoh yang baik. Jika hal ini dibiarkan, kepastian hukum semakin hilang di negeri ini. Sikap Jakgung tersebut tidak menghargai majelis hakim dan menunjukkan bahwa putusan majelis prapradilan bisa diabaikan," tutur pria kelahiran Medan, 55 tahun silam ini. 

Menurut Neta, Jakgung telah memberikan contoh yang tidak baik seakan pemerintahan Jokowi tidak patuh hukum. "Untuk itulah IPW mendesak agar Jokowi segera mereshuffle Jakgung St Burhanddin bersama para menteri lainnya," tegasnya. 

Populer Berita