Dukung Pengunjuk Rasa, Ridwan Kamil: Pemprov Jabar Menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

Dukung Pengunjuk Rasa, Ridwan Kamil: Pemprov Jabar Menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

FOTO : Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil…

BANDUNG (otonominews) -- Aliansi Serikat Buruh Bandung Raya menggelar aksi penolakan UU Cipta Kerja di depan kantor Gedung Sate menuntut pembatalan pengesahan UU Cipta Kerja. 

Aksi mogok kerja selama tiga hari, mulai 6 hingga 8 Oktober 2020 bersama elemen masyarakat lainnya, seperti mahasiswa, pelajar, dan lainnya. 
 
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui aksi massa buruh dan mahasiswa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (8/10/2020), sekitar pukul 14.10 WIB.

Pria yang akrab disapa Emil itu keluar dari kantor Pemerintahan Provinsi Jabar itu. Ia terlebih dulu beraudiensi dengan perwakilan buruh di Gedung Sate.

Di tengah kerumunan massa aksi  Emil menyatakan, dia mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mendukung perjuangan buruh. "Pemprov Jabar menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja," tegas Kang Emil.

Pemprov Jabar, terangnya, sudah menerima perwakilan buruh yang menyampaikan keberatan atas pasal-pasal di kluster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dianggap merugikan buruh.

Pihak Buruh Jabar menyatakan bahwa mereka selalu menyampaikan aspirasi dengan damai dan tidak anarkis. Dan tidak bertanggungjawab jika ada pihak-pihak lain yang menunggangi melalui cara-cara kekerasan.

Ridwan Kamil mengimbau pengunjuk rasa tidak merusak fasilitas umum dan mengganggu ketertiban. Dia mempersilakan para buruh ataupun masyarakat umum yang ingin menyampaikan aspirasi terkait pro dan kontra UU Cipta Kerja.

Namun Ridwan Kamil mengingatkan agar aksi turun ke jalan, tetap berjalan tertib. Termasuk tetap menaati protokol kesehatan di tengah kerumunan.
Setelah sempat ricuh. 

"Saya mengimbau agar semua pihak menahan diri untuk tetap tertib dan jauhi sikap yang mengabaikan protokol covid selama unjuk rasa. Semoga Jabar selalu kondusif dan juara lahir bathin. Hatur Nuhun," pesannya.

Emil menambahkan, Pemprov Jabar akan mengirim surat resmi kepada Pemerintah Pusat yang isinya adalah penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

"Pemprov Jabar hari ini mengirimkan surat dengan lampiran  aspirasi dari Buruh Jawa Barat yang isinya menolak UU Omnibus Law dan meminta Bapak Presiden menandatangani Perpu Pengganti UU tersebut," terangnya.

Surat tersebut, menggunakan kop resmi ditandatangani langsung oleh Ridwan Kamil, Kamis 8 Oktober 2020. Yakni, bernomor 560/4395/Disnakertrans
 
Berikut, isi surat dari Ridwan Kamil kepada Joko Widodo:

Disampaikan dengan hormat, bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI tanggal 5 Oktober 2020, di Jawa Barat telah terjadi aksi unjuk rasa dan penolakan terhadap Undang-Undang tersebut dari seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) se Jawa Barat.
 
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan Aspirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan dengan tegas Menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang serta meminta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu). 

Populer Berita