Tidak Ada Ketentuan Pidana Sebarkan Konten FPI

Hamdan Zoelva Tegaskan FPI Bukan Organisasi Terlarang Seperti PKI

Hamdan Zoelva Tegaskan FPI Bukan  Organisasi Terlarang Seperti PKI

FOTO : Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva…

JAKARTA, (otonominews) -- Membaca dengan seksama keputusan pemerintah mengenai Front Pembela Islam (FPI), pada intinya menyatakan Ormas FPI secara de jure bubar karena sudah tidak terdaftar. 

Demikian dikatakan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva melalui cuitan di akun twitter resminya @hamdanzoelva, Minggu (3/1/2020), pemerintah melarang untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan simbol atau atribut FPI, dan Pemerintah akan menghentikan jika FPI melakukan kegiatan.

Namun, Hamdan menegaskan FPI bukan jenis organisasi terlarang seperti Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini merujuk pada aturan perundang-undangan dan sekaligus pernyataan pemerintah saat menyatakan membubarkan FPI.

"Maknanya, FPI bukan Ormas terlarang seperti PKI, tetapi organisasi yang dinyatakan bubar secara hukum dan dilarang melakukan kegiatan yang menggunakan lambang atau simbol FPI," ujar Zoelva.

Namun, kata dia, merujuk pada pembubaran itu FPI bukanlah ormas terlarang. Dia mencontohkan ormas terlarang yang secara nyata diatur dalam undang-undang adalah PKI.

Ia menyatakan bahwa PKI jelas terlarang sesuai Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 107a KUHPidana yang menyebutkan bahwa menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme, adalah merupakan tindak pidana yang dapat dipidana.

"Beda dengan Partai Komunis Indonesia yang merupakan partai terlarang dan menurut UU 27/1999 (Pasal 107a KUHPidana) menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme, adalah merupakan tindak pidana yang dapat dipidana," sebutnya.

Sementara FPI pembubarannya bukan karena organisasi terlarang, namun karena secara hukum tak mengurus berkas-berkas ke Kemenkumham. Oleh sebab itu, kata Zoelva, tak ada ketentuan pidana yang bisa menjerat siapa saja warga yang mengedarkan konten FPI

"Tidak ada ketentuan pidana yang melarang menyebarkan konten FPI karenanya siapa pun yang mengedarkan konten FPI tidak dapat dipidana. Sekali lagi objek larangan adalah kegiatan yg menggunakan simbol atau atributbl FPI oleh FPI," tegas Zoelva.

Menurut Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013, Ada tiga jenis Ormas yaitu Ormas berbadan Hukum, Ormas Terdaftar dan Ormas Tidak terdaftar. Ormas tidak terdaftar tidak mendapat pelayanan pemerintah dalam segala kegiatannya, sedangkan Ormas terdaftar mendapat pelayanan negara.

Disamping itu, jelasnya, negara juga dapat membatalkan badan hukum suatu Ormas atau mencabut pendaftaran suatu Ormas sehingga tidak berhak mendapat pelayanan dari negara jika melanggar larangan-larangan yang ditentukan UU.

"Negara hanya dapat melarang kegiatan ormas jika kegiatannya mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau melanggar nilai-nilai agama dan moral," kata dia.

Meski demikian, kata dia, UU pun sebenarnya tidak mewajibkan suatu ormas harus terdaftar atau harus berbadan hukum sebab hak berkumpul dan bersyarikat dilindungi konstitusi.

"UU tidak mewajibkan suatu Ormas harus terdaftar atau harus berbadan hukum. Karena hak berkumpul dan bersyarikat dilindungi konstitusi. Negara hanya dapat melarang kegiatan Ormas jika kegiatannya menggangu keamanan dan ketertiban umum atau melanggar nilai-nilai agama dan moral," katanya.


"Negara dapat melarang suatu organisasi jika organisasi itu terbukti merupakan organisasi teroris atau berafiliasi dengan organisasi teroris, atau ternyata organisasi itu adalah organisasi komunis atau organisasi kejahatan," tuturnya.

Sebelumnya Zoelva mengucapkan duka cita dan keprihatinan mendalam atas tewasnya 6 anak bangsa dalam insiden kepolisian dan FPI.  "Hukum harus ditegakkan dengan adil, tidak dengan kekerasan, penggunaan senjata untuk penegakkan hukum harus perporsional tidak berlebihan. Perlu penyelidikan mendalam atas peristiwa itu," ucapnya.

Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh  enam pejabat tinggi kementerian/lembaga pada 30 Desember lalu, secara resmi mengumumkan FPI sebagai organisasi terlaran.

Pemerintah kini melarang seluruh kegiatan dan penggunaan simbol FPI di wilayah Indonesia.menyebut FPI merupakan organisasi terlarang dan telah bubar sejak 2019 lantaran tak mengurus izin ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Populer Berita