Kasus Juliari Batubara Harus Dijadikan Pelajaran

Wakil Ketua KPK: Tidak Ada Lagi Kepala Daerah yang Terjerat Korupsi Bansos COVID-19

Wakil Ketua KPK: Tidak Ada Lagi Kepala Daerah yang Terjerat Korupsi Bansos COVID-19

FOTO : Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata - Foto: Dery/JP…

YOGYAKARTA, (otonominews) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)), Alexander Marwata memberikan warning kepada para kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota agar jangan coba-coba menyunat dana bantuan sosial (bansos) yang dipertuntukkan bagi masyarakat terdampak Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 dikucurkan pemerintah pada tahun 2021 ini.

Alexander Marwata menegaskan, tidak ingin ada lagi kepala daerah yang terjerat kasus korupsi bansos yang masih akan digulirkan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Dikatakannya, kasus korupsi bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 lalu harus menjadi pembelajaran penting bagi semua pejabat, termasuk kepala daerah.

"Cukup sudah kemarin menteri sosial (Juliari P Batubara) itu. Jangan ada pejabat di daerah, apalagi kalau kepala daerah kena masalah menyangkut bansos ini," kata Alexander Marwata dalam acara Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (Pencegahan) di Wilayah DIY di Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (18/02/2021). 

Alexander Marwata juga mewanti-wanti, jangan ada lagi pejabat yang menyunat atau mengurangi kualitas jatah bansos yang seharusnya diterima masyarakat.

"Jangan ada lagi tindakan-tindakan atau perbuatan yang memotong atau mengurangi kualitas maupun jatah masyarakat yang harus diterima," tegas pimpinan KPK kelahiran Klaten, 26 Februari 1967 itu. 

Dia menyampaikan pesan tersebut karena APBN 2021 sebagian besar masih akan dialokasikan untuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19, termasuk untuk bansos.

"Tahun ini saya rasa tidak akan beda jauh. Masih ada bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi," jelasnya.

Dia juga menyampaikan program kerja KPK pada tahun ini masih fokus pada empat bidang untuk mencegah terjadinya korupsi. Keempatnya meliputi penyelamatan keuangan dan aset daerah, pengadaan barang dan jasa, perizinan satu pintu, serta manajemen aparatur sipil negara (ASN). 

"Empat bidang ini kami dorong karena ini paling banyak menimbulkan tindak pidana korupsi di daerah," pungkasnya.

Populer Berita