Sampah DKI Lebih dari 7000 Ton/hari, Pepen: DKI Masih Butuh Kota Bekasi

FOTO : Ilustrasi. (IST) …
BEKASI (otonominews.net) - Walikota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan, dana sebesar 2 triliun yang diminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, merupakan tanggungjawab dampak yang ditimbulkan dari sampah DKI yang dibuang ke Kota Bekasi.
Hal ini dijelaskan Pepen, sapaan Wali Kota Bekasi kepada para awak media di Bekasi, Selasa (23/10).
"Jadi jelas, kalau dana hibah Bantargebang itu buat kompensasi bau dan penanggulangan dampak TPA. Tapi kalau dana kemitraan, itu digunakan sebagai kepentingan penunjang kerja sama, seperti pembangunan jembatan layang akses menuju Bantargebang," tuturnya.
Meskipun Anies mengungkapkan DKI akan ada ITF, yakni proyek bernama pembangkit listrik tenaga sampah (Intermediate Treatment Facility) yang sedianya didirikan di Sunter untuk menampung sampah berkapasitas 2000 yang ton perhari, namun menurut Pepen itu masih jangka waktu lama.
"Artinya DKI masih butuh Kota Bekasi, karena harus membuang sampahnya sekitat 7000 ton perhari. Nah, sampai saat ini kota penyangga Ibu Kota yang mau dijadikan tempat pembuangan, cuma Kota Bekasi," paparnya.
Pepen mengakui polemik antara dirinya dengan Gubernur DKI Anies Baswedan belakangan ini akibat miss komunikasi. Setelah ada pertemuan di Balai Kota DKI pada Senin (22/10) kemarin, baru terbuka. Persoalan dana hibah kemitraan ini bisa tersampaikan dengan jelas dan lengkap.
Pepen mengatakan, Gubernur DKI Jakarta pun menyambut baik pertemuan tersebut.
Ia menjelaakan, persoalan dana hibah kemitraan bukan persoalan seberapa besar nilai pengajuan yang diminta, tetapi soal pemahaman dan pandangan bersama jika dilihat dampak yang ditimbulkan.
"Jadi bukan soal angka, mau berapa rupiah kan tidak akan cukup untuk me-recovery dampak yang ditimbulkan dari sampah itu. Saya kira hari ini adalah yang terakhir, udah selesai, besok saya undang Pak Isnawa (Kadis Lingkungan Hidup DKI), besok kita jalan-jalan ke TPST Bantargebang. Kita evaluasi bersama tim, sehingga jelas apa saja yang harus dikoreksi dan jadi perhatian," jelasnya.
DPP PDIP: Ada Persengkokolan Politik pada Penangkapan Gubernur Sulsel, NA Sosok Pejabat Baik

Tim Hukum DPP, kata Hendrawan, saat ini masih menelusuri dugaan kasus yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif itu. Ia menyebut, PDIP menduga ada persekongkolan politik dalam perkara Nurdin…
Sering Ajak KPK Bekerjasama Berantas Korupsi, Nurdin Abdullah Malah Jadi Tersangka Korupsi, Diduga Ada Rekayasa?

Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah, bersama ketua KPK Firli Bahuri di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (23/1) …
Mudrikan: Pak Gub, Kami Doakan Anda Tidak Bersalah Dan Kembali Ke Sulsel

Daeng Mudrikan bersama Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah…
Bantah Tuduhan KPK, Nurdin Abdullah: Uang Miliaran Rupiah Itu Bantuan Masjid

Nurdin Abdullah…
Hujan Deras, Presiden Jokowi Tinjau Pembangunan Lumbung Pangan di NTT

Potret Paspampres di Tengah Hujan Deras Menjaga Presiden Jokowi di NTT…