Jadi 582 Miliar, Pemkot Bekasi Turunkan Permintaan Dana Kemitraan 

Jadi 582 Miliar, Pemkot Bekasi Turunkan Permintaan Dana Kemitraan 

FOTO : …

JAKARTA (otonominews.net) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi Jawa Barat menurunkan besaran dana kemitraan yang diminta ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dari sebesar 2 triliun menjadi Rp582 Miliar. 

Pemkot Bekasi akhirnya mengajukan dana kemitraan Rp582 miliar untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2019.

Penurunan tersebut dikarenakan  anggaran pembangunan dan pembebasan lahan Jalan Siliwangi tidak jadi dibebankan pada dana kemitraan dari Pemprov DKI.

Asisten Daerah II Kota Bekasi Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Pemerintah Kota Bekasi Kariman mengatakan, dana yang diajukan ke Pemprov DKI hanya untuk pembangunan akses ke TPST Bantargebang.

"Jalan Siliwangi itu masuknya jalan provinsi. Jadi pertimbangannya itu adalah jalan provinsi dan itu sudah diusulkan ke Provinsi Jawa Barat," tutur Kariman di Balai Kota Jakarta, Kamis (25/10).

Kariman menjelaskan dana kemitraan sebesar Rp582 miliar tersebut akan digunakan untuk empat kegiatan, yakni lanjutan tahap dua pembangunan flyover Rawapanjang sebesar Rp188 miliar, flyover Cipendawa sebesar Rp373 miliar.

Kemudian, lanjut Kariman, untuk pembangunan crossing folder air antilope Buaran sebesar Rp16,4 miliar, dan pengadaan penerangan jalan umum di Kecamatan Bantargebang sebesar Rp5 miliar.

Menurut Kariman, hari ini, Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi juga telah menggelar pertemuan untuk membahas rekomendasi teknis dari kegiatan pembangunan dari dana kemitraan tersebut.

Sementara Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI, Premi Lasari mengatakan rekomendasi teknis tersebut nantinya akan dinilai terlebih dulu oleh Dinas Bina Marga DKI dengan langsung meninjau ke lokasi.

Premi menyebut hasil rekomendasi teknis akan menjadi dasar pengajuan dana kemitraan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas bersama DPRD DKI.

"Saya janjinya (diusulkan ke TAPD) pada 28 Oktober," kata Premi.

Ia menjelaskan, selain dana kemitraan, Pemprov DKI juga telah menganggarkan Rp141 miliar sebagai kompensasi dari pembuangan sampah Pemprov DKI ke (TPST) Bantargebang.

Sebelumnya, Premi sempat menyebut jika Pemkot Bekasi menurunkan permintaan dana kemitraan dari Rp2 triliun menjadi Rp545 miliar.

"Mereka akan merevisi lagi menjadi Rp 545 miliar. Jadi kembali ke usulan bulan Mei 2018," ujar Premi di Gedung DPRD DKI, beberapa waktu lalu. 

Menurut Premi, dana kemitraan sebesar Rp545 miliar tersebut sama dengan yang pertama kali diajukan Pemkot Bekasi pada Mei lalu.

"Akhirnya Bekasi mengajukan yang diprioritaskan dulu karena dari pertemuan dengan Pak Gubernur kemarin, ada roadmap lima tahun," tutur Premi.

Penurunan ini adalah dampak dari pertemuan antara Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di Balai Kota Jakarta pada awal pekan ini di Balai Kota DKI.

Dari pertemuan tersebut, disepakati masalah kerja sama pengelolaan sampah antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi akan dibahas lebih lanjut oleh tim gabungan, yakni tim koordinasi kerja sama daerah dan tim bantuan keuangan. Selain itu, keduanya juga bersepakat untuk membuat peta jalan yang akan menjadi kerangka kerja sama pengelolaan sampah selama lima tahun mendatang.

Populer Berita