Banyak Direksi PLN Dipenjara, JK: Pengusaha Sektor Listrik Waspada

Banyak Direksi PLN Dipenjara, JK: Pengusaha Sektor Listrik Waspada

FOTO : Jusuf Kalla.(Ist)…

JAKARTA (Otonominews) – Banyaknya petinggi PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang terjerat tindakan korupsi, para pelaku usaha di sektor listrik diminta berhati-hati menjalankan usahanya. 

Hal ini dikatakan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) saat membuka The 7th Indonesia International Geotherman Convention and Exhibition 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (13/8/2019).

Menurut JK, banyaknya pucuk pimpinan PLN yang diciduk penegak hukum akibat berbagai kasus tender, mengakibatkan para asosiasi pengusaha di bidang listrik banyak yang makin waspada.

"Dari lima direksi PLN terakhir, empat [direksi] masuk penjara, Jadi asosiasi pengusaha ini juga harus hati-hati menghadapi ini,"

 

JK mengingatkan, kepada para pengusaha untuk tetap menjalankan bisnis dengan baik. Apabila jauh dari kegiatan-kegiatan yang bisa mengundang ke jalur hukum, pemerintah juga senantiasa akan membantu untuk memudahkan para pengusaha menjalankan usahanya.

JK menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat dan menyederhanakan berbagai aturan di sektor energi listrik, misalnya soal penentuan tarif dan memangkas proses perizinan yang berbelit-belit.

"Tidak semua tanggung jawab itu ke PLN. Menteri ESDM juga bertanggung jawab, termasuk Presiden akan membuat keputusan yang baik," imbuhnya.

JK berharap jika hal-hal tersebut telah dilaksanakan maka pelaku bisnis listrik akan terhindar dari masalah-masalah tak jelas yang kemudian dianggap merugikan negara atau menguntungkan orang lain.

Dia mengatakan pekerjaan utama pejabat negara harus menguntungkan orang lain. Justru, jika pejabat itu merugikan orang lain maka pantas dipecat.

"Jika PLN kena masalah, nah itu penegak hukum harus dievaluasi ulang. Kecuali kalau dia melanggar hukum. Semua pejabat ini, dia harus menguntungkan orang lain. Pak Menteri bikin SK [surat keputusan] pasti itu untuk menguntungkan orang lain. Wapres dan Presiden bikin kebijakan harus menguntungkan bisnis. Kalau merugikan, ekonomi ambruk," ucap JK.

Seperti diberitakan sebelumnya, sederet Direktur PLN ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan beragam kasus.

Para petinggi PLN tersebut, Direktur PT PLN Sofyan Basir atas kasus dugaan korupsi terkait proyek PLTU Riau 1. 

Sebelumnya juga ada nama Dirut PLN periode 2001-2008 Eddie Widiono yang dihukum 5 tahun karena tindakan pidana korupsi proyek Rencana Induk Sistem Informasi.

Berikutnya Dahlan Iskan yang sempat menjadi Dirut PLN pada 2009 dijatuhi hukuman dua tahun penjara pada April 2017 terkait dengan mobil listrik, namun dirinya bebas karena mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA).

Selain itu, ada juga nama Dirut PLN, Nur Pamudji periode 2011-2014 yang dijebloskan ke penjara atas kasus korupsi pengadaan bahan bakar minyak High Speed Diesel.

Populer Berita