Kapolri:  Kerusuhan Papua Sengaja Disetting untuk Dibawa ke Sidang PBB

Kapolri:  Kerusuhan Papua Sengaja Disetting untuk Dibawa ke Sidang PBB

FOTO : Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.…

JAYAPURA (Otonominews) - Polri sudah mengetahui pihak atau jaringan-jaringan yang terlibat dalam kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Dalam beberapa ini, diketahui Kapolri Jenderal Pol Muhammad Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sementara berkantor di Papua.

Tito mengungkapkan, sekelompok orang yang sengaja memicu kerusuhan di Papua tersebut terkait dengan agenda internasional, yakni Sidang Umum PBB (Persatuan Bangsa-bangsa) di Amerika Serikat pada pertengahan hingga akhir September ini.

"Ada sekelompok orang yang sengaja membuat agenda kericuhan di Papua dan Papua Barat menjelang momentum  umum PBB," ungkap Kapolri.di Jayapura, Papua, Jumat, 6/9/19.

Aksi demo mahasiswa dan masyarakat yang berujung anarkis, kata Tito, akan dimanfaatkan jaringan internasional yang membuat agenda kericuhan, sehingga hal tersebut dibahas di dalam sidang umum PBB. 

Diketahui, Sidang Umum ke-74 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, dijadwalkan berlangsung pada 17 sampai 30 September mendatang.

Tito menjelaskan, jaringan tersebut sudah berhasil dipetakan oleh Polri dan sejumlah nama yang terlibat juga sudah dikantongi. Menurut Tito, hanya tinggal dilakukan proses penegakan hukum terhadap sejumlah nama yang kini tengah diburu Kepolisian.

"Ini ada yang setting agar rusuh, dan saya yakin semua tahu siapa yang bermain di sini. Mereka ingin agenda ini jadi pembahasan di sidang umum PBB nanti,"

 

Sebelumnya, nama Benny Wenda, tokoh Papua yang kini berada di Inggris disebut-sebut sebagai salah satu yang berperan. 

"Benny Wenda main, mereka mau kejar tanggal 9 itu ada rapat Komisi HAM PBB. Kemudian, tanggal 29 ada Sidang Umum PBB," ujar Tito

Polisi juga telah menetapkan Veronica sebagai tersangka dengan tudingan memprovokasi warga Papua dengan menyebarkan hoaks di dunia maya. 

Kuasa Hukum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) itu dianggap ikut memprovokasi aksi pengepungan di Surabaya hingga memantik demonstrasi berujung rusuh yang terjadi di Manokwari, Papua Barat.

Veronica menyebarkan foto dan video terkait aksi kegiatan warga Papua dengan lewat akun Twitter pribadinya. Namun, konten-konten yang diunggah Veronica dianggap hoaks oleh kepolisian. 

Veronica Koman pun dijerat pasal berlapis, di antaranya UU ITE KUHP Pasal 160 KUHP. UU No 1/1946 dan UU No 40/2008 tentang Penghapusan Suku, Etnis, dan Ras. Penetapan Veronica sebagai tersangka ini dikritik Amnesty International Indonesia. Aparat dinilai tidak paham akar masalah dari rangkaian aksi dan protes di Papua yang sebenarnya.

"Saya ingin semua yang berperan ditangkap dan diproses hukum," kata Tito.

Sedangkan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam pernyataan sikap yang dirilis di laman amnesty.id, Rabu, 5/9/19, menilai, akar masalah terkait Papua saat ini adalah tindakan rasisme oleh aparat, bukan pihak-pihak yang menyebarkan informasi.

 “Penetapan tersangka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat negara tidak paham dalam menyelesaikan akar permasalahan Papua yang sudah lebih dari dua minggu ini menjadi pembicaraan publik. Akar masalah sesungguhnya adalah tindakan rasisme oleh beberapa anggota TNI dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh kepolisian di asrama mahasiswa di Surabaya,” kata Usman.

Populer Berita

Dilapor Polisi Dengan Pasal Berlapis, Jumras Terancam Hukuman 7 Tahun Penjara

Dilapor Polisi Dengan Pasal Berlapis, Jumras Terancam Hukuman 7 Tahun Penjara

Tim Kuasa Hukum Nurdin Abdullah yang diwakili oleh Mustandar SH kepada wartawan, hari ini, mengatakan, pihaknya sudah melaporkan Jumras ke Polisi, terkait pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, pasal 311 KUHP terkait fitnah, dan pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu, pada Jamis (18 Juli 2019) lalu.…