Anies Perlu Patuhi Aturan Soal PKL di Trotoar

Anies Perlu Patuhi Aturan Soal PKL di Trotoar

FOTO : Potret Trotoar di Jakarta - Istimewa…

JAKARTA, (otonominews) - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan berencana membuat trotoar menjadi multifungsi dalam mengatasi permasalahan pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah titik di Jakarta, khususnya di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Secara rinci trotoar multifungsi itu nantinya akan menampung banyak kegunaan seperti untuk pejalan kaki, seni dan budaya hingga bisnis.

Untuk merealisasikan rencana itu, Pemprov DKI bakal membangun sejumlah infrastruktur pendukung di atasnya. Sehingga trotoar di Jakarta ke depannya bakal lebih estetik namun tetap punya peluang bisnis. Pemprov pun menjamin pengakomodasian PKL tak bakal merenggut hak pejalan kaki.

Anies memberikan contoh salah satu trotoar yang menjadi multifungsi. Trotoar tersebut adalah trotoar Bundaran HI dan FX Sudirman.

"Contoh saja di trotoar di dekat Bundaran HI, di dekat FX itu ada kegiatan seni musik itu kan di trotoar juga. Nah, maksud saya tuh pemanfaatannya bisa banyak, dan kita ingin Jakarta adil bagi semua, jangan Jakarta itu hanya milik sebagian," ungkap Anies.

Namun Anies menyebut tidak seluruh trotoar di Jakarta dapat dijadikan multifungsi. Hal ini karena ukuran jalan yang berbeda-beda.

"Tapi setiap tempat tentu berbeda, ada yang ditambahkan dengan berbagai fungsi yang lain, ada yang tidak bisa, jadi bukan seragam di semua tempat. Karena itu saya tidak mau statement parsial, karena ini membangun kota dengan variasi jalan yang luar biasa. Ada yang jalan lebarnya 30 meter, ada jalan yang lebarnya hanya 8 meter, ada yang hanya 6 meter, itu beda-beda," jelasnya.

Anies mengatakan pihaknya ingin membangun Jakarta sebagai kota ramah pagi pejalan kaki. Hal ini didorong dengan rendahnya jumlah pejalan kaki di Jakarta.

"Harus dibangun adalah Jakarta sebagai kota yang ramah bagi pejalan kaki, Jakarta sebagai kota yang lebih banyak warganya mau berjalan kaki," tutur Anies.

"Karena kita dibandingkan kota-kota besar dunia lainnya, termasuk kota dengan penduduk yang jumlah jalan kakinya paling rendah," lanjutnya.

Terkait dengan rencana Anies Tersebut, pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menganggapnya hampir mustahil dilakukan. Hal ini menyusul keberadaan Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan serta UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih berlaku.

Dalam kedua peraturan itu, PKL dilarang berjualan di atas trotoar. Peraturan itu harus dipatuhi tanpa pengecualian. Artinya keinginan Anies untuk megakomodasi PKL di atas trotoar secara nyata terbentur peraturan.

"Selama UU itu masih berlaku, pemerintah provinsi DKI dan seluruh Pemda se-Indonesia terikat untuk diwajibkan mematuhi peraturan tersebut yang melarang PKL untuk berjualan," kata Nirwono, Selasa (10/9/2019).

Atas dasar itu Nirwono pesimistis dengan janji Pemprov DKI bahwa keberadaan PKL tidak akan mengokupasi hak pejalan kaki jika nantinya diizinkan berjualan di atas trotoar. Dia menyebut kebijakan apapun dari Pemprov DKI untuk trotoar di Jakarta selama ini terbukti tidak efektif.

"Penerapan dengan syarat tidak mengganggu ruang minimal untuk berjalan kaki terbukti tidak efektif di lapangan. Kita bisa lihat kasus Tanah Abang, Jatinegara dan Pasar Senen tidak efektif," tukas dia.

Nirwono melihat sebetulnya ada cara lain yang bisa dilakukan Anies untuk mengakomodasi PKL di tempat lain agar estetika trotoar bisa terjaga. Salah satunya menggalakkan kembali kebijakan agar mal-mal di Jakarta menyisihkan lahannya untuk menampung PKL. Kebijakan ini dulu pernah diterapkan Pemprov DKI.

"Mereka (mal) wajib menyediakan 10 persen lahan untuk menampung PKL seperti di Gandaria City, Gedung Perkantoran, untuk jenis makanan dan minuman. Atau minimal PKL diikutkan dalam kegiatan festival seni," ucap dia.

Nirwono mengingatkan kebijakan penampungan PKL di mal itu hanya dapat diambil jika DKI memiliki data yang baik tentang jumlah PKL. Dalam hal ini Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa menjalankan tugasnya untuk mengecek data para PKL di lapangan.

"Prinsipnya PKL tidak boleh berjualan di trotoar tetapi pemda dapat mewadahi tempat berjualan seperti di atas sehingga tidak ada yang dirugikan dan melanggar hukum," paparnya.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho sebelumnya menggambarkan secara umum bahwa nantinya ada satu infrastruktur yang dibangun dekat trotoar untuk menampung PKL. Ia memastikan para PKL tidak akan mengganggu, apalagi mengambil hak pejalan kaki yang menggunakan trotoar.

Tidak tanggung-tanggung Bina Marga pun sudah menganggarkan sekitar Rp300 miliar dari APBD DKI 2020 untuk memuluskan rencana pembenahan trotoar di sejumlah titik ini.

Populer Berita

Dilapor Polisi Dengan Pasal Berlapis, Jumras Terancam Hukuman 7 Tahun Penjara

Dilapor Polisi Dengan Pasal Berlapis, Jumras Terancam Hukuman 7 Tahun Penjara

Tim Kuasa Hukum Nurdin Abdullah yang diwakili oleh Mustandar SH kepada wartawan, hari ini, mengatakan, pihaknya sudah melaporkan Jumras ke Polisi, terkait pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, pasal 311 KUHP terkait fitnah, dan pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu, pada Jamis (18 Juli 2019) lalu.…