Serukan Boikot Pelantikan Jokowi, Sri Bintang Pamungkas Akan Diperiksa

Serukan Boikot Pelantikan Jokowi, Sri Bintang Pamungkas Akan Diperiksa

FOTO : Aktivis Sri Bintang Pamungkas…

JAKARTA, (otonominews) - Polisi mengagendakan pemeriksaan terhadap aktivis Sri Bintang Pamungkas atas pernyatannya yang mengajak menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Rabu 11 September 2019. Sedianya Sri Bintang Pamungkas diperiksa sekitar pukul 10.00 WIB.

Namun, hingga pukul 12.00 WIB tidak ada tanda-tanda dia hadir di Markas Polda Metro Jaya. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono menyebut pemanggilan ini penting guna mengklarifikasi yang dituduhkan padanya.

Penyidik juga telah memeriksa pelapor dalam kasus ini, yakni Persaudaraan Islam Tinghoa Indonesia (PITI). Sejauh ini polisi menyebut telah memeriksa pelapor, yaitu pihak Persaudaraan Islam Tinghoa Indonesia (PITI).

"Yang bersangkutan (Sri Bintang) diagendakan pemeriksaan," kata dia di Mapolda Metro Jaya, Rabu (11/09/2019).

Sementara itu, Sri Bintang sendiri mengaku tidak dapat surat panggilan. Keluarganya pun disebutnya tak menerima surat panggilan itu. Maka dari itu, dirinya mengaku tidak datang ke Mapolda Metro Jaya. Belum lagi dia ada agenda lain.

"Ini kan sekarang hari Rabu dan panggilannya enggak ada kok. Kalau surat itu mungkin jatuh ke tempat lain saya enggak tahu. Saya punya acara di MPR, acara Front Revolusi Indonesia (FRI)," kata Sri Bintang menambkan.

Sebelumnya diberitakan, Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) yang melaporkan Sri Bintang ke Polda Metro Jaya, Rabu 4 September 2019. Laporan dibuat lantaran mereka tak terima seruan mengajak untuk menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang oleh Sri Bintang.

Seruan itu katanya tersebar di media sosial YouTube. Sri Bintang dilaporkan atas Pasal 28 ayat 2 junto Pasal 45 ayat (2) UU RI nomor 19/2016 tentang ITE atau Pasal 160 KUHP.

"Mengajak rakyat Indonesia untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden Jokowi pada tanggal 20 Oktober 2019," kata Ketua Umum PITI, Ipong Hembing Putra di Mapolda Metro Jaya, Rabu 4 September 2019.

Populer Berita

Dilapor Polisi Dengan Pasal Berlapis, Jumras Terancam Hukuman 7 Tahun Penjara

Dilapor Polisi Dengan Pasal Berlapis, Jumras Terancam Hukuman 7 Tahun Penjara

Tim Kuasa Hukum Nurdin Abdullah yang diwakili oleh Mustandar SH kepada wartawan, hari ini, mengatakan, pihaknya sudah melaporkan Jumras ke Polisi, terkait pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, pasal 311 KUHP terkait fitnah, dan pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu, pada Jamis (18 Juli 2019) lalu.…