DPRD Jabar: Distribusi Bantuan Sembako Gubernur Jabar Dikuasai Pengusaha Yang Kuat

Husnie | Senin, 11 Mei 2020 - 05:19 WIB

DPRD Jabar: Distribusi Bantuan Sembako Gubernur Jabar Dikuasai  Pengusaha Yang Kuat FOTO : Anggota DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya


GARUT, (otonominews) – Mulai munculnya keluhan-keluhan dari masyarakat terkait kualitas bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,  anggota DPRD Jabar mengusulkan program Bantuan Non Tunai (BNT) dihentikan dan dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Karena banyaknya persoalan yang terjadi,  semakin membahana kekurangannya," ujar Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Abdul Hadi Wijaya dalam keterangannya, Ahad (10/5/2020).

Abdul Hadi mengungkapkan, yang menjadi persoalan dalam program bansos non tunai pertama adalah susahnya pendistribusian yang harus sampai ke pelosok.

"Pengirimannya lambat akan berdampak terhadap pengiriman yang tidak tepat sasaran,” ucap  Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat ini.

Yang kedua, lanjutnya, persoalan yang terjadi di lapangan, pada kualitas yang saat ini sudah mulai terangkat ke publik. Seperti di Garut adanya telor busuk “Telor Breeding”. 

"Jika memang itu telor breeding berarti pemerintah menyuruh masyarakatnya mengkonsumsi. Ini sama saja pemerintah meracuni masyarakatnya. Sangat tidak baik jika memang isu ini yang terangkat,” katanya.

Yang ketiga, lanjutnya, persoalan pengadaan barang dikuasai oleh pengusaha yang memiliki akses besar. Artinya pengusaha yang kuat, seharusnya ada sub kontrak pada pengusaha kecil yang ada di daerah. 

Justru sebaliknya jika bansos ini dilakukan secara tunai, maka yang akan makmur itu adalah warung-warung yang ada disekitar penerima.

“Bayangkan di satu kampung dan satu desa ada 50 orang yang menerima sebesar Rp 500 ribu. Maka omzet yang beredar dikampung tersebut bisa mencapai Rp25 Juta dalam satu bulan,” jelasnya.

Jika memang benar pemerintah provinsi ingin mensejahterakan rakyatnya, dia meminta segera dilakukan evaluasi terkait pemberian bansos secara non tunai dan dialihkan ke bantuan langsung tunai. 

“BLT akan mengurangi resiko yang sangat besar. Bulan depan bansos non tunai harus bisa dialihkan ke bantuan langsung tunai. Ini yang harus dilakukan Gubernur Jawa Barat,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, komoditi telur untuk bantuan sembako Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil sebanyak empat ton telur kondisinya sudah membusuk dan sudah tidak layak lagi untuk disalurkan.

Selaku penyedia barang dalam bantuan gubernur, Herman mengaku sempat kebingungan dengan adanya komoditi yang sudah membusuk. 

"Siapa yang akan bertanggung jawab dalam mengganti komoditi ini. Namun, sudah diganti dengan barang yang baru. Berbeda dengan komoditi lainnya masih kondisi bagus," ujarnya.

Kepala Bulog Garut, Herman Taryana mengatakan, adanya komoditi pasokan sembako yang kondisinya membusuk, lebih disebabkan terlambatnya pendistribusian.

"Memang kendalanya adalah lambatnya pendistribusian, ada komoditi yang sudah membusuk, seperti telur. Dari 4 ton kini kondisi yang busuk hanya 1,2 ton. Barang yang sudah tidak layak sudah dilakukan pergantian kembali," ucapnya.

Ia menuturkan, keterlambatan pendistribusian juga lebih disebabkan masih kacaunya data calon penerima. Yang mana banyak masyarakat yang sudah meninggal dunia masih tercatat sebagai penerima bantuan.

"Memang data penerima yang menjadi kendala lainnya. Ada data yang sudah meninggal dunia masih tercatat sebagai penerima," katanya.

Ironisnya kedua pimpinan baik Bupati Garut dan Wakil Bupati Garut enggan bersuara bahkan sulit ditemui media untuk dikonfirmasi, terkait lambatnya pendistribusian sembako.

Pendistribusian entah sampai kapan akan disalurkan. Bahkan masyarakat yang seharusnya sudah menerima belum jelas akan menerimanya. Termasuk ada salah satu anak yang viral kelaparan meninggal dunia pada Ahad (10/5/2020).

Dalam penyaluran bantuan sembako yang bersumber dari Bantuan Gubernur (Bangub) untuk mengantisipasi rawan pangan pada pandemic covid-19, Pemprov Jabar sudah bekerjasama dengan PT Pos Indonesia, dan Bulog.