Ketua DPRD: Walikota Bima Arya Tangani Perawatan HRS Bikin Gaduh

Husnie | Senin, 30 November 2020 - 05:20 WIB

Ketua DPRD: Walikota Bima Arya Tangani Perawatan HRS Bikin Gaduh FOTO : Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto


BOGOR (otonominews) -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Atang Trisnanto menilai penanganan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya terhadap perawatan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab lebih banyak unsur kegaduhannya dibanding penyelesaian substansi dasarnya. 

Seharusnya, kata Atang, pendekatan yang dilakukan bisa lebih merangkul agar tidak muncul reaksi defensif dari pihak keluarga pasien maupun rumah sakit Ummi.

"Saya melihat penanganan dan penyikapan dari Walikota terhadap perawatan HRS ini terkesan lebih banyak unsur kegaduhannya, dibanding penyelesaian substansi dasarnya. Seharusnya, pendekatan yang dilakukan bisa lebih merangkul agar tidak muncul reaksi defensif dari pihak keluarga pasien maupun RS," ujar Atang Trisnanto, Minggu (29/11/2020).

Atang mengkritik cara demonstratif yang dilakukan Bima Arya ini telah menuai reaksi publik hingga menyebabkan kegaduhan. Bima Arya, katanya, terlalu berlebihan menyikapi keberadaan HRS di RS Ummi. 

Menurutnya, penanganan bukan dengan cara demonstratif yang akhirnya menimbulkan suasana riuh rendah seperti sekarang ini. 

Seharusnya, Atang mengingatkan, lebih mengutamakan pendekatan persuasif, komunikasi intens, penanganan senyap, mengedepankan musyawarah. “Kan yang terpenting adalah langkah-langkah taktis penanganan. Bukan pada ramainya pemberitaan,” tegas Atang.

Menurut Ayang, dari berbagai kasus penanganan covid di Kota Bogor selama ini, pihaknya melihat baru kali ini sangat demonstratif. Sebelum - sebelumnya, jika ada yang suspek, probable, ataupun positif covid, dijalankan secara senyap, tapi produktif.

"Jadinya kan orang bertanya, kenapa untuk penanganan IB HRS jadi berbeda? Ada apa? Kalau mencegah adanya kerumunan, kan tidak ada kerumunan itu. Kalaupun ramai, bisa langsung ditertibkan," ketusnya.

Dalam konteks kegaduhan sekarang, Atang melihat dari dua sisi. Sisi pertama, tim medis dan RS punya kewajiban untuk menjaga dan melindungi data pasien, sekaligus menangani secara tepat dari seluruh sisi medis. Semuanya diatur dalam UU.

Sedangkan sisi kedua, guna pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, Satgas juga perlu melakukan tindakan yang tepat. Hal tersebut juga amanat peraturan perundang-undangan.

“Jadi, tidak perlu dipertentangkan. Namun, perlu dimusyawarahkan dan dikomunikasikan secara baik, sehingga hasilnya akan produktif,” tegasnya.

Kalau alasannya untuk kecepatan penanganan, Atang mengatakan, di lapangan masih banyak juga warga yang kesulitan mendapatkan penanganan covid. Dia mencontohkan, tidak semua warga yang kena tracing di swab test karena keterbatasan faskes. Ada beberapa warga yang tidak bisa dirawat karena terbatasnya ruang perawatan, baik ruang ICU maupun ruang isolasi.

Menurut Atang, perlu ada kerja sama yang konstruktif baik dari pemerintah maupun seluruh RS. Bahkan, kata dia, Pemerintah perlu berterima kasih kepada Rumah Sakit yang selama ini sudah mendukung program pemerintah, termasuk RS Ummi.

“Kalau untuk mencegah adanya kerumunan, kan tidak ada kerumunan. Kalaupun ramai, bisa langsung ditertibkan. Kalau alasannya untuk kecepatan penanganan, di lapangan masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan penanganan,” tambah Atang.

Jadi, kata dia, sebaiknya wali kota beserta jajaran maupun RS Ummi beserta jajaran bisa duduk bersama agar tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari. Keduanya perlu introspeksi. Perlu perbaiki kekurangan masing-masing.

"Turunkan tensi, kedepankan kebersamaan. Hindari unsur-unsur demonstratif agar tidak saling defensif dan merasa benar masing-masing karena yang terasa gaduhnya, sementara hal dan tujuan substantif jadi tidak tertangani,” tuntas Atang. 

Wali Kota Bogor membantah telah melakukan intervensi dan memaksa untuk membuka hasil medis. Dia mengaku telah memahami privasi pasien sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

“Jadi, kalau ada opini bahwa Satgas melakukan intervensi dan memaksa untuk membuka hasil medis, itu tidak benar,” terang Bima saat konferensi pers di Balai Kota Bogor, pada Minggu (29/11).

Sebelumnya, Habib Rizieq bersama istrinya melakukan medical cek up di RS Ummi, Kota Bogor, pada Rabu dini hari (25/11), karena mengalami kelelahan sepulang dari Arab Saudi.

“Beliau belum istirahat, setelah pulang dari Arab Saudi, dengan agenda yang padat, dan bertemu beberapa tokoh. Jadi beliau disini harus istirahat total,” kata Dirut Rumah Sakit Ummi, Dr. Andi Tatat, Kamis (26/11).

Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Sarbini Abdul Murad menilai, tindakan Bima Arya telah mengintervensi tim dokter dan Rumah Sakit Ummi. 

Pasalnya, selain adanya independensi tenaga medis, pasien juga berhak menerima atau menolak semua upaya pemeriksaan dan pengobatan. “Wali Kota Bogor perlu belajar etika kedokteran tentang independensi tenaga medis dalam bekerja,” kata Sarbini.

 

BACA JUGA