Amson Padolo: Mohon Maaf, Tidak Ada Keinginan Melarang Peliputan Pelantikan Calon Kepala Daerah Di Sulsel

Wie | Kamis, 25 Februari 2021 - 17:44 WIB

Amson Padolo: Mohon Maaf, Tidak Ada Keinginan Melarang Peliputan Pelantikan Calon Kepala Daerah Di Sulsel FOTO : Kadis Kominfo sulsel, Amson Padolo


MAKASSAR (otonominews) --  Kepala Dinas Informatika dan Komunikasi Sulsel Amson Padolo mengatakan bahwa telah terjadi  miskomunikasi antara teman media dan pengamanan di rumah jabatan Gubernur Sulsel terkait gladi resik pelantikan calon kepala daerah di Sulsel yang digelar tertutup.

"Kami mohon maaf apabila ada miskomunikasi seperti ini. Tidak ada keinginan untuk melarang peliputan, justru kami sangat berharap setiap agenda Pemprov Sulsel diliput teman-teman. Tadi saya sudah klarifikasi langsung kepada teman-teman yang meliput," ujar Amson saat dihubungi otonominews, Kamis (25/2/2021).

Dia kembali menegaskan, tidak ada pelarangan terhadap media untuk meliput acara tersebut. Namun, menurutnya, sesuai petunjuk Kemendagri dimasa pandemi ini pelantikan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tidak boleh ada kerumunan. 

"Ini sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pelantikan secara langsung yang seharusnya secara daring. Kemendagri melarang adanya kerumunan. Jadi bukan dilarang tetapi aturannya memang begitu. Kalau yang tadi saya sudah  sampaikan langsung ke Pak Tawakal sehingga mereka bisa masuk meliput," terangnya.

Dia juga meminta maaf. Ia mengaku tak ada keinginan untuk melarang peliputan. "Kami mohon maaf untuk agenda pelantikan ini. Sesuai juknis dari Kemendagri untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Makanya untuk besok kami memfasilitasi media melalui livestreaming via zoom dan youtube," katanya.

Sebelumnya Dantim walpri Gubernur Sulsel, Pawellangi mengklarifikasi berita terkait insiden pengusiran wartawan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel. Dia menjelaskan, sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk  pelaksanaan peliputan pers tidak bisa masuk kecuali dari Dinas Informatika dan Komunikasi Sulsel.

"Saya sudah jelaskan kepada wartawan untuk foto bisa diambil di kominfo. Ini juga karena banyak pengunjung dari 14 daerah kalau dibiarkan semua masuk. Nah kita menjaga protokol kesehatan," ujar Pawellangi.

Sikap tegas ini, katanya, agar dalam pelantikan ini tidak ada yang terpapar, karena jangan sampai Pemprov disalahkan. Apalagi banyak juga masyarakat yang ingin masuk. "Kita harus bersikap tegas, karena hal utama adalah masalah prokes," ucapnya.

Hal ini, ungkapnya, saat banyak masyarakat berkerumun menyambut kedatangan Presiden di NTT, menjadi sorotan bahkan ada yang melaporkan ke kepolisian.

"Saya meminta maaf kepada rekan wartawan atas kesalahpahaman ini. Karena saya menjaga prokes untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kluster baru karena banyak orang yang berkerumun," pungkasnya.