Tumpak Panggabean:  Kewenangan Dewas KPK Perlu Dibentuk, Tidak Hanya Tugas Saja

husnie | Rabu, 10 Maret 2021 - 17:57 WIB

Tumpak Panggabean:  Kewenangan Dewas KPK Perlu Dibentuk, Tidak Hanya Tugas Saja FOTO : Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean


JAKARTA, (otonominews) – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan tidak ada kendala dan hambatan berarti yang dihadapi Dewas KPK dalam pelaksanaan tugas sepanjang tahun 2020.

"Secara umum saya katakan tidak ada hambatan, karena dari 2020 yang kita lalui, Dewas tidak menemukan satu hambatan yang berarti," kata Tumpak kepada pada saat menghadiri raker KPK dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (10/3/2021).

Namun, lanjut Tumpak, ada satu permasalahan yang perlu dipikirkan, yakni Dewas KPK ini, hanya punya tugas, namun tidak punya kewenangan.

"Dalam UU tidak ada sedikit pun, mengenai kewenangan Dewas. Yang ada di dalam pasal 37 B hanya tugas," ungkap mantan Ketua KPK ini.

Tumpak pun menyebut, keempat tugas Dewasa KPK itu adalah, melaksanakan pengawasan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. kedua, memberikan izin atau tidak memberikan izin terhadap penyitaan penggeledahan dan penyadapan.

"Ketiga, ini yang saya sampaikan pertama itu, kode etik menyusun itu. Keempat melakukan evaluasi pimpinan pegawai KPK. itu saja," ungkap Tumpak.

Menurut Tumpak, setiap dewan/komisi pengawas memiliki tugas dan kewenangan seperti Komisi Kejaksaan, Kompolnas, dan Komisi Yudisial.

"Suatu komisi katakanlah Komisi Kejaksaan disitu disebut tugasnya, kemudian dalam melakukan tugas ini komisi berwenang melakukan ini dan itu. Ataupun Kompolnas, dalam aturannya Kompolnas bertugas ini dan dalam melaksanakan tugas itu Kompolnas berwenang melakukan ini dan itu. Begitu juga komisi Yudisial. Yang terakhir sekarang ada satu padanan yang pas keberadaan Dewas di KPK," papar Tumpak.

Tumpak Panggabean membandingkan keluarnya Perpres Nomor 74 tahun 2020 tentang lembaga investasi dengan UU Nomor 19 Tahun 2019.

"Ini baru, di situ lembaga investasi terdiri dari Dewas, selalu Dewas di depan, baru Dewan Direktur. Mirip, sama dengan UU Nomor 19 Tahun 2019, KPK terdiri dari Dewas, Pimpinan KPK, dan pegawai KPK," jelas Tumpak.

Tumpak menyarankan, sebaiknya dalam UU KPK selain mengatur tugas Dewas, sebaiknya dalam melaksanakan tugas itu ada pasal yang mengatur mengenai Kewenangan-kewenangan Dewas.

"Saya katakan tadi tahun 2020 kami tidak menemukan hambatan, tapi kemudian bisa saja ini menjadi suatu hambatan karena kekurangan aturan, jadi bagaimana tahun 2020 kami lakukan semua ini tanpa hambatan. Semua kami lakukan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dengan pimpinan," imbuhnya.

Namun, Tumpak mengaku, dirinya melontarkan ide ini bukan untuk memaksa agar dicantumkan pula kewenangan Dewas KPK, tetapi hal itu perlu ada, dan perlu dibentuk.

"Mungkin ini saya terlupakan, makanya saya tidak pernah katakan UU Nomor 19 itu melemahkan KPK, saya tidak pernah katakan itu, tetapi saya selalu bilang memang banyak hal yang krusial di dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 itu," pungkas Tumpak Panggabean.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menanggapi positif usulan Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean tentang perlunya Dewas KPK memiliki kewenangan, tidak hanya tugas saja.

"Saya ingin langsung saja, bagaimana kalau UU KPK kita revisi lagi, tetapi kali ini yang menginisiasi adalah KPK sendiri. Menurut hemat saya, memang UU Nomor 19 Tahun 2019 itu memang ada hal-hal yang harus disempurnakan, salah satunya adalah yang terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Opung Tumpak," kata Arsul pada saat mengikuti raker Komisi III DPR RI dengan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (10/3/2021).

Arsul menilai, UU bukanlah kitab suci, karena buatan manusia, buatan pemerintah, dan DPR RI, karena itu tidak ada masalah apabila harus direvisi lagi.

"Ya harus bisa direvisi kalau memang kebutuhan ke depannya dirasakan tidak lagi menunjang untuk sebuah performa atau kinerja kelembagaan yang lebih baik lagi," jelas Waketum DPP PPP ini.

Arsul Sani mengaku, secara pribadi dirinya mendukung revisi UU KPK apabila hal tersebut memang dikehendaki KPK.

"Ya monggo, saya pribadi termasuk orang yang bersedia kalau itu memang dikehendaki oleh jajaran internal KPK untuk menyempurnakan," ungkap Wakil Ketua MPR RI ini.

Masih terkait dengan rencana revisi UU KPK, Arsul menuturkan  Ketua KPK Firli, ketika didorong oleh Komisi III DPR RI untuk melakukan perluasan organisasi selalu mengatakan, KPK terhambat menambah kedeputian.

"Karena di Pasal 26 UU 30/2002 bidangnya hanya ada 4, tapi Pimpinan KPK sekarang berani. Saya ingin bertanya sekaligus, dasar hukum dan pemahaman apa yang dipergunakan oleh Pimpinan KPK untuk melakukan perluasan organisasi karena ada ketentuan Pasal 26 UU No 30/2002 yang berubah," beber Arsul.

Legislator asal Dapil Jateng 5 ini berpendapat, seharusnya memang sebaiknya KPK dan DPR RI apabila mau bicara tertib hukum ya sekalian saja.

"Pasal 26 yang menyangkut tentang bidang-bidang KPK itu diperluas, minimal kalau ke depan itu dibutuhkan diperluaskan tanpa mengubah UU maka diberi ayat. bahwa perluasan itu misalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, saya kira itu menurut hemat saya," tutup Arsul Sani.