Habib Rizieq Shihab Dituntut 10 bulan Penjara Kasus Kerumunan

husnie | Senin, 17 Mei 2021 - 20:53 WIB

Habib Rizieq Shihab Dituntut 10 bulan Penjara Kasus Kerumunan FOTO : Sidang Habib Rizieq Shihab


JAKARTA, (otonominews) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Habib Rizieq Shihab dengan hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan terkait kasus kerumunan massa di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

JPU meyakini Habib Rizieq melakukan tindakan tidak patuh protokol kesehatan dan menghalang-halangi petugas Covid-19 saat mendatangi pondok pesantren miliknya di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor.

"Menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan, tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat," kata jaksa Adnan Tanjung dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (17/5/2021).

Dalam tuntutannya, jaksa mengungkapkan beberapa hal yang memberatkan Habib Rizieq pernah dihukum selama dua kali yaitu dalam perkara pada pasal 160 KUHP pada 2003 dan perkara pasal 170 KUHP pada tahun 2008.

Habib Rizieq juga dinilai telah menghalang-halangi upaya pemerintah dalam menangani penyebaran virus Covid-19 melalui kekarantinaan kesehatan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kemudin Habib Rizieq juga dianggap tidak menjaga sopan santun serta memberikan keterangan secara berbelit saat menjalani persidangan.

Habib Rizieq dinyatakan tidak mendukung program pemerintah dalam program percepatan dalam pencegahan Covid-19 bahkan memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat. "Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban dan keamanan serta menimbulkan keresahan di masyarakat" kata jaksa.

Selain pertimbangan yang memberatkan, jaksa Adnan juga menyatakan beberapa pertimbangan yang meringankan Rizieq Shihab. Adapun yang meringankan terdakwa Habib Rizieq adalah dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari.

Jaksa menyatakan Habib Rizieq Shihab diyakini terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan melanggar Undang-undang Kekarantinaan Pasal 93 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, atau Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular atau Pasal 216 ayat (1) KUHP dalam kasus kerumunannya di Megamendung.

Pertimbangan JPU dalam memberikan tuntutan ini yakni perbuatan Habib Rizieq yang cenderung mengabaikan aturan pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 yang menjadi bencana nasional. "Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam percepatan pencegahan Covid-19 bahkan memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat," ujar JPU.

Selanjutnya, Jaksa menjatuhkan pidana penjara para terdakwa Muhammad Rizieq bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq berupa dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Membebankan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

Sebelumnya, Habib Rizieq didakwa melanggar kekarantinaan kesehatan lantaran menghadiri acara di Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah yang menyebabkan kerumunan. Jaksa menyebut Habib Rizieq diyakini datang menghadiri acara yang digelar di pondok pesantren miliknya tanpa memperoleh izin dari satuan tugas Covid-19. Habib Rizieq juga disebut melanggar masa karantina mandiri yang seharusnya dijalankannya selama 14 hari.

"Terdakwa dengan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari satuan tugas Covid-19 Kabupaten Bogor dan melanggar masa karantina mandiri 14 hari, pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 terdakwa tetap saja mengagendakan untuk hadir melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan masjid dan peresmian Stadion Markaz Syariah TV di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah miliknya yang ada di Kp Babakan Pakancilan Desa Kuta Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor," kata jaksa.

Jaksa mengatakan kedatangan Habib Rizieq ke Megamendung disambut kurang-lebih 3.000 orang. Masyarakat yang datang, disebut jaksa, tidak hanya berasal dari lingkungan pondok pesantren, melainkan juga dari luar pondok pesantren.

"Setibanya terdakwa di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, hingga ke pondok pesantren miliknya tersebut, terdakwa telah disambut oleh lebih-kurang 3.000 orang yang hadir, baik yang datang dari lingkungan pondok pesantren itu sendiri maupun dari luar lingkungan pondok pesantren," kata Jaksa.

Menurut jaksa, Habib Rizieq tidak berupaya mengimbau masyarakat tidak berkerumun. Namun Habib Rizieq disebut justru ikut bergabung dalam kerumunan dan membiarkan acara yang dihadiri berlangsung selama 3 jam.

Jaksa menilai perbuatan Habib Rizieq melanggar keputusan Bupati Bogor. Keputusan tersebut terkait perpanjangan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). "Sehingga perbuatan terdakwa telah melanggar keputusan Bupati tentang perpanjangan kelima pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar adaptasi Kebiasaan Baru menuju masyarakat sehat aman dan produktif di kota Bogor," tutupnya.