KPK Ikuti Arahan Jokowi Beri Pembinaan 75 Pegawai Gagal TWK 

hen | Selasa, 18 Mei 2021 - 08:46 WIB

KPK Ikuti Arahan Jokowi Beri Pembinaan 75 Pegawai Gagal TWK  FOTO : Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron


JAKARTA (Otonominews.co.id) - Perlakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya yang dibebastugaskan karena gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), masih menjadi pembicaraan.

Persoalan ini bahkan menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang sebelumnya tidak bersuara terkait persoalan di lebaga antirasuah tersebut.

Presiden akhirnya turun tangan terkait polemik nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK untuk peralihan status menjadi ASN. Jokowi pun meminta Novel Baswedan dkk tidak dipecat.

Menyikapi peryataan Presiden, dari pihak KPK mengatakan, akan mengikuti arahan Jokowi terhadap 75 pegawai KPK yang gagal TWK tersebut.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan lembaga antikorupsi itu akan mengikuti arahan Jokowi soal pembinaan bagi 75 pegawai yang tidak lolos tes.

"Iya hasil TWK yang menyebutkan bahwa 75 orang tidak memenuhi syarat, hal tersebut akan kami gunakan sebagai proses pemetaan untuk diadakan pembinaan," ucap Ghufron di Jakarta, Senin (17/5).

Sementara anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris juga turut bicara. Dia menyatakan sepakat dengan Jokowi.

"Pada dasarnya saya setuju pandangan Presiden Jokowi. Sama seperti yang sampaikan sebelumnya, hasil tes wawasan kebangsaan yang bermasalah, tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK," ucap Syamsuddin.

"Alih status pegawai KPK menjadi ASN semestinya tidak merugikan pegawai KPK. Hal ini juga ditegaskan dalam pertimbangan MK saat memutus judicial review terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, 75 pegawai KPK yang gagal di TWK menjadi sorotan. Tak sedikit dari mereka yang berprestasi, bahkan punya peran besar di kasus-kasus kakap yang ditangani KPK.

Polemik kegagalan tersebut disebabkan, pertanyaan-pertanyaan dalam TWK banyak yang janggal. Pertanyaan itu ada yang memasuki ranah privat seperti urusan pacaran hingga jilbab. Ada pula yang ditanya pertanyaan menjurus ke seksual.

Dua minggu bergulir, polemik ini akhirnya membuat Jokowi bersuara. Dalam pernyataan pers lewat video, Jokowi memberi pandangannya soal nasib 75 pegawai KPK ini.

Awalnya Jokowi menyinggung soal tujuan alih fungsi pegawai KPK menjadi ASN sebagai upaya meningkatkan pemberantasan korupsi. Menurutnya KPK harus diisi oleh pegawai-pegawai terbaik dengan komitmen tinggi.

Namun demikian, Jokowi meminta agar hasil tes wawasan kebangsaan tidak lantas dijadikan alasan untuk memberhentikan para pegawai yang tidak lulus.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-indidivu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Jokowi 

Dalam video di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021), Jokowi menyampaikan, ia berpendapat ke-75 pegawai KPK yang tidak lulus bisa diberikan pendidikan kedinasan.

"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk level individual maupun organisasi," ucapnya.

Jokowi lantas meminta agar para Pimpinan KPK, Kemenpan-RB, dan BKN untuk mengikuti pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-undang nomor 19 tahun 2019 terkait proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

"Saya minta kepada para pihak terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB dan juga kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi," ujarnya.