Belanja Pusat dan Daerah Minim, Presiden Minta BPKP dan APIP Cari Solusi

hen | Kamis, 27 Mei 2021 - 12:22 WIB

Belanja Pusat dan Daerah Minim, Presiden Minta BPKP dan APIP Cari Solusi FOTO : Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 di Istana Bogor, Kamis (27/5).(ist)


BOGOR (Otonominews.co.id) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak bekerja keras untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar  7% pada kuartal kedua secara year on year (yoy). Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta menggenjot belanja pada kuartal kedua. 

Presiden menyampaikan hal ini saat memberikan arahan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 di Istana Bogor, Kamis (27/5).

Jokowi menjelaskan, pada kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia yoy masih mengalami kontraksi akibat pandemi virus corona (Covid-19) sebesar 0,74%.

"Saya meyakini Insyaallah kalau semuanya bekerja keras, belanja segera dikeluarkan realisasinya angka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih," ujar Jokowi, Kamis (27/5). 

Jokowi menyebut saat ini realisasi belanja pemerintah baik di pusat mau pun di daerah pada kuartal pertama masih minim. Realisasi belanja untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru sekitar 15% sedangkan belanja daerah sekitar 7%.

Untuk itu, Presiden meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ikut membantu mencari solusi mengenai lambatnya realisasi anggaran negara tersebut

"Saya minta BPKP dan seluruh APIP melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini, memberikan solusi, dan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini," katanya.

Kepada menteri serta kepala daerah, Jokowi memimnta agar mereka menindaklanjuti seluruh rekomendasi  APIP dan  BPKP  terkait keberlanjutan program-program yang digagas pemerintah.

"Saya tekankan kepada Bapak Ibu, Menteri, kepala lembaga dan kepala daerah tindak lanjut dengan serius rekomendasi dari hasil pengawasan BPKP dan APIP. Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan akhirnya menjadi masalah hukum," kata Presiden.

Jokowi juga meminta agar mereka bisa menjamin APIP bekerja secara independen dan profesional. Sebab itu diberikan askes dan informasi yang akurat.

"Jangan ada yang ditutup-ditutupi. Jangan karena kerja lambat verifikasi dan APIP jadi terhambat banyak terjadi, dampaknya program pemerintah menjadi terhambat dan terlambat," bebernya.

Jokowi mengingatkan kembali agar BPKP dan APIP untuk membantu melakukan pencapaian tujuan pembangunan. Jokowi juga meminta agar tidak menakut-nakuti dan tidak mencari-cari kesalahan.

"Tetapi saya ingin ingatkan lagi, pada BPKP dan seluruh jajaran APIP, keberadaan APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan menakuti-nakuti dan bukan mencari-cari kesalahan. Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus paham mengenai ini, jangan menunggu bertindak setelah ada kesalahan, setelah terjadi kesalahan," ungkapnya.

Terlebih saat ini, di masa pandemi yang penuh ketidakpastian, sangat diperlukan kerja cepat dan bersinergi. Tanpa melupakan cek and balance.

"Saling bekerja sama, koreksi, perbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar2besarnya dan kita bisa segera bangkit dari pandemi," katanya.