WTP 4 tahun berturut-turut, Gubernur Anies: Kini WTP jadi tradisi bagi DKI

husnie | Senin, 31 Mei 2021 - 20:32 WIB

WTP 4 tahun berturut-turut, Gubernur Anies: Kini WTP jadi tradisi bagi DKI FOTO : WTP 4 tahun berturut-turut


JAKARTA, (otonominews) -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan  menuliskan sebuah pantun menjadi pembuka dari postingan saat mengabarkan berita gembira di dalam media sosial pribadinya. Kali ini Pemprov DKI Jakarta berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan tahun 2020.

“Pagi-pagi dari Cipete; Naik sepeda ke Kebon Manggis;  Empat kali dapat WTP; Masih saja terasa manis,” tulis Anies, Senin (31/5/2021).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2020. Opini WTP adalah bentuk penilaian laporan keuangan dan aset milik Pemprov DKI.

Sebelum era Anies, Pemprov DKI selalu mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Hal itu lantaran masih ada catatan laporan yang mendapat evaluasi dari BPK.

 “Alhamdulillah, Pemprov DKI Jakarta berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan tahun 2020. Ini merupakan keempat kalinya yang  dapat dipertahankan secara berturut-turut, sejak tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Sebuah kado awal untuk HUT ke-494 Kota Jakarta,” tulisa Anies.

Raihan predikat Opini WTP ini merupakan keempat kalinya yang diraih secara berturut-turut, sejak tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Prestasi ini sekaligus menjadi kado awal untuk HUT ke-494 kota Jakarta.

 “Mempertahankan WTP tahun ini semakin menantang, karena kita dihadapkan dengan pandemi. Mengatasi pandemi dengan baik sambil menjaga jalannya pemerintahan tetap lurus dan transparan adalah tantangan besar. Perubahan dan rasionalisasi anggaran harus dilakukan untuk menangani pandemi COVID-19. Sejumlah kebutuhan besar dan bersifat mendadak di luar rencana sebelumnya harus tetap diatasi,” ungkap Anies.

Anies memberi apresiasi kepada tim dari BPK, atas komunikasi yang terjalin dengan baik. Dan menyatakan rasa terimakasih pada ribuan warga kota Jakarta dan segenap jajaran Pemkot DKI Jakarta, atas kerjasama yang berhasil menciptakan penghargaan WTP 2020.

Apresiasi tinggi dan rasa terima kasih kami sampaikan juga kepada seluruh tim dari BPK. Komunikasi, konsultasi, bimbingan dan kerja sama selama ini terjalin secara baik, intensif dan objektif, sehingga membantu kami memastikan keseluruhan proses pemerintahan berjalan dengan lurus.

“Alhamdulillah, kerja keras dan niat baik ribuan orang di jajaran Pemprov DKI Jakarta kembali memberikan hasil terbaik selama empat tahun berturut-turut untuk dipersembahkan pada warga Jakarta. Apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran Pemprov DKI atas hasil membanggakan ini,” tuturnya.

Anies juga menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi BPK yang telah membimbing proses pelaporan di jajaran Pemprov DKI. Sehingga mampu menghasilkan Opini WTP. "Komunikasi, konsultasi, bimbingan dan kerja sama selama ini terjalin secara baik, intensif dan objektif, sehingga membantu kami memastikan keseluruhan proses pemerintahan berjalan dengan lurus," tuturnya.

Menurut Anies, perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ini bukan tujuan akhir, tetapi merupakan bagian dari proses peningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kami berikhtiar untuk terus melaksanakan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang.

“Prof. Bahrullah gemar bersepeda; Mengayuh kencang sedari pagi; Jajaran semua telah bekerja; Membuat bangga sekali lagi; Sudah larut malam masih bersepeda; Kedua kaki terasa berat; Apresiasi mendalam pada BPK; Semoga sinergi semakin erat; Dengan pak Pras pergi ke Cikini; Sepeda kencang melewati Semanggi; Jangan puas dengan hasil ini; Tahun depan kita kejar lagi,” ucap Anies lewat puisinya.

Adapun sejumlah hal yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mempertahankan Opini WTP sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

2. Penguatan dan penyediaan regulasi pengelolaan keuangan dan aset secara memadai;

3. Penetapan Pencapaian Opini WTP sebagai Kegiatan Strategis Daerah (KSD);

4. Pembenahan sistem perencanaan dan penganggaran daerah melalui implementasi Sistem Informasi Smart Budgeting;

5. Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Pembenahan penatausahaan aset daerah, dengan melakukan penyempurnaan pengembangan Sistem Informasi Aset Daerah dan percepatan penyelesaian permasalahan aset hasil Inventarisasi  melalui Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah.

7. Melaksanakan pembahasan rapat road to retain WTP secara berkala yang langsung dipimpin oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang membahas permasalahan signifikan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah;

8. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pelaksanaan APBD melalui pengawasan melekat Kepala SKPD dan pengawasan oleh Inspektorat.

9. Penguatan komitmen seluruh Kepala SKPD/UKPD dalam penyelesaian masalah-masalah yang berpotensi mempengaruhi opini WTP;

10. Melakukan percepatan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.