KPK: Korupsi Pengadaan Lahan Munjul Rugikan Negara Rp 152 Miliar

Husnie | Selasa, 01 Juni 2021 - 05:31 WIB

KPK: Korupsi Pengadaan Lahan Munjul Rugikan Negara Rp 152 Miliar FOTO : Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron


JAKARTA, (otonominews) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan eks Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC), Direktur PT Adonara Propertindo (AP) Tommy Adrian (TA), Wakil Direktur PT AP Anja Runtuwene (AR), dan Korporasi PT AP atas dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, 27 Mei 2021.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada tanggal 24 Februari 2021 dengan menetapkan 4 tersangka.

"KPK telah menetapkan keempat tersangka tsb sejak 24 Februari 2021. Selanjutnya KPK melakukan penahanan terhadap tersangka YRC selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 15 Juni 2021 di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur," ujar Nurul lewat akun Twitter @KPK_RI, Senin (31/5/2021).

Konstruksi perkara, diduga terjadi adalah Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PDPSJ) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang properti tanah dan bangunan.

PDPSJ bekerja sama dengan dengan PT AP diduga melakukan tindakan melawan hukum dalam pengadaan tanah di Munjul. 

"Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp152,5 Miliar," ujar Wakil Ketua KPK.

Adapun bentuk kegiatan usahanya antara lain adalah mencari tanah di wilayah Jakarta yang nantinya akan dijadikan unit bisnis ataupun bank tanah.

Salah satu perusahaan yang bekerjasama dengan PDPSJ dalam hal pengadaan tanah diantaranya adalah PT Adonara Propertindo yang kegiatan usahanya bergerak di bidang properti tanah dan bangunan.

Pada 8 April 2019, disepakati dilakukannya penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor PDPSJ. Penandatanganan dilakukan pihak pembeli yaitu Yoory Corneles dengan pihak penjual, Anja Runtuwene. 

Selanjutnya, masih di waktu yang sama, dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar Rp108,9 miliar ke rekening Bank DKI milik Anja.

Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah YRC dilakukan pembayaran oleh PDPSJ kepada AR sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar

Untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Kel Cipayung Jaktim tersebut, PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum. Di antaranya, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal, dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.

Kemudian, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate. Serta adanya kesepakatan harga awal antara pihak AR dan PDPSJ sebelum proses negosiasi dilakukan.

Nurul Ghufron menegaskan kepada seluruh instansi pemerintah agar mematuhi aturan & prosedur pengadaan barang dan jasa. 

"Penyelenggara Negara semestinya memegang teguh sumpah jabatan & tidak menyalahgunakan wewenangnya dlm penggunaan anggaran negara untuk kepentingan diri/kelompoknya," pungkasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung mengambil tindakan menonaktifkan Yoory Corneles Pinontoan dari jabatan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Untuk diketahui, Perumda Pembangunan Sarana Jaya merupakan perusahaan BUMD DKI Jakarta yang diberikan mandat membangun proyek rumah DP 0 rupiah.

Proyek ini juga menjadi janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pembangunan rumah DP 0 rupiah dilakukan di sejumlah lokasi, salah satunya di kawasan Pondok Ranggon, Jakarta Timur.