Prof Eko Prasodjo: Bangun Sistem Itu Penting Untuk Mencegah, Daripada Menangkap Koruptor

Wie | Sabtu, 05 Juni 2021 - 20:52 WIB

Prof Eko Prasodjo: Bangun Sistem Itu Penting Untuk Mencegah, Daripada Menangkap Koruptor FOTO : Seminar nasional MIPI


JAKARTA, (otonominews) -- Pakar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag. Rer. Publ mengatakan, asumsi yang berkembang saat ini program penanggulangan korupsi tidak berjalan dengan baik, termasuk adanya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) turut memberikan pengaruh.

“Selama ini pemberantasan korupsi pada penindakan,  sekira 85 persen untuk nangkapi orang. Sementara di Negara-negara lain KPK berfungsi untuk membangun sistem. Sehingga orang tidak berbuat korupsi.,” ujar Prof Eko dalam Seminar Nasional dengan tema: Quo Vadis Etika Pemerintahan Di Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (5/6/2021).

Dewan Pakar Pengurus Pusat MIPI (Masyarakat lImu Pemerintahan Indonesia) memaparkan KPK seharusnya merubah sistem dan merubah birokrasi. Tapi dalam prakteknya tidak berjalan maksimal. “Pembentukan sistem, perubahan sistem tidak terjadi,” ucapnya.

Karena, jelasnya, birokrasi tidak bisa berdiri sendiri yang dipengaruhi sistem politik sehingga bisa mengintervensi. Seharusnya, kata Prof. Eko, pengangkatan pejabat dibuka dan transparan. 

“Problemnya untuk menjabat itu harus bayar. Jadi kepala dinas bayar, jadi dirjen bayar, jadi pimpinan lembaga bayar,” ungkapnya dalam paparan “Etika Birokrasi Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia”.

Maka, menurutnya, RUU ASN mencoba untuk membuka itu. Dalam jangka panjang banyak anak-anak muda jadi dirjen atau direktu. “Karena sudah mulai tidak bayar. Artinya basicnya kompetensi,” tuturnya.

Menurutnya, membangun sistem itu penting untuk mencegah dan lebih efektif daripada menangkap orang yang melakukan korupsi. “Kita mesti dua kali koruptor ditangkap tapi uangnya sudah habis, waktu kita hilang percuma,” katanya.

Untuk itu, dia menekankan, kita harus membangun sistem internal pemerintah. Aparat pengawasan harus dibua mandiri atau independen.  Dibuat professional, supaya sejak awal dia bisa mendeteksi dan mengintervensi penyalahgunaanh wewenang.

“RUU ssstem pengawasan internal pemerintah bagus, tapi tidak pernah dibahas. Padahal saya sudah sampaikan kalau ini dibentuk pengawasan pemerintah dibentuk, KPK dan BPK akan nganggur. Tidak ada kerjaannya, semua sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan  karena tidak ada pelanggaran,” tuturnya.

“Cuma kita kadang-kadang mengabaikan system pengawasan internal pemerintah. Tapi kalau yang terkait dengan gubernur , bupati, walikota laporan aktif itu tidak bermanfaat. Apalagi menyangkut bisnis bupati, bisnis walikota,” sambungnya.

Prof. Eko menegaskan, hal ini yang harus dibenahi. Saat ini ASN sedang membenahi profesinalisme, merekrut orang dengan cara transparan. “Namun, jika tidak berubah juga kasihan KPK, nasibnya tergantung dari orang yang memerintah. Ini Problemnya,” kata Prof. Eko pada Musyawarah Nasional VIl MIPI itu.