Dahsyat, Kemampuan Akademis Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri

Wie | Kamis, 10 Juni 2021 - 16:40 WIB

Dahsyat, Kemampuan Akademis Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri FOTO : Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri


Oleh: Asyari Usman *)

JAKARTA, (otonominews) -- Setelah diberi gelar doktor kehormatan, Megawati Soekarnoputri akan menerima gelar profesor kehormatan dari Universiats Pertahanan (Unhan) yang berkampus di Sentul, Kabupaten Bogor. Acara penobatan akan berlangsung Jumat, 11 Juni 2021. Akan sempurnalah kapasitas akademis beliau: Prof Dr Megawati Soekarnoputri.

Unhan mengatakan mereka menerima seluruh karya ilmiah Megawati. Presiden kelima ini akan menyampaikan pidaro ilmiah yg berjudul "Kepemimpinan Strategis Pada Masa Kritis".

Banyak yg merasa heran, terutama para netizen. Mereka mencibiri gelar profesor kehormatan itu. Padahal, untuk mendapatkan gelar ini Bu Mega “menulis” begitu banyak karya ilmiah. 
Salah satu yg viral adalah “Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004”.

Ini tidak sembarangan. Beliau mengklaim telah melakukan penelitian kualitatif. Pendekatannya studi kasus. 
Membaca sepintas, karya ilmiah Bu Mega ini memang dahsyat. Di bagian “abstrak”-nya, Bu Mega mengatakan penelitian ini menggunakan kerangka teori Byman dan Pollack (2001) sebagai pisau analisis.

Tulisan ini dihiasi kutipan kelas dunia. Untuk tulisan 16 halaman ini, Bu Mega mengutip 19 buku dan tulisan ilmiah plus tujuh undang2 RI.

Serius sekali. Bu Mega telah membaca banyak buku tentang ekonomi, politik, perbankan, bisnis, dll. Di bagian awal saja Bu Mega menunjukkan pemahaman yang luas dan dalam tentang krisis moneter 1997-1998 tempohari.

Intinya, lewat tulisan yang dimuat di Jurnal Pertahanan & Bela Negara, April 2021, Volume 11 Nomor 1, Megawati mengatakan bahwa kepemimpinan dia sebagai presiden 2001-2004 sangatlah hebat. Sebab, krisis yg melanda Indonesia datang dari berbagai arah (multidimensional). Dan krisis berat ini bisa dinavigasikan dengan piawai oleh dirinya.

Membaca karya ilmiah ini, terlihat literasi Bu Mega sangat luas spektrumnya. Di bagian “Pendahuluan”, Bu Mega memberikan isyarat bahwa dia membaca berbagai analisis termasuk Kuncoro (2011), Basri (2011), Wirutomo (2003), Harahap (2018), Windiani (2017), Byman (1986), Fielder (1967), Avolio (2007), Larry Greiner (1972), Moleong (2008), Yin (2013), Lukman (2004).

Bu Mega juga membaca tulisan Robert D Putnam (Universitas Harvard) yg berjudul “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games”. Artikel ini menyimpulkan bahwa persetujuan internasional baru akan didukung kalau memberikan keuntungan domestik. Megawati mengutip artikel 34 halaman yg terbit di jurnal International Organisation ini untuk menjelaskan bahwa dia adalah presiden yg memiliki kemampuan diplomasi yg luar biasa.

Tetapi, ada buku Putnam yg sangat relevan dengan situasi dan kondisi poloitik Indonesia yg tidak dijadikan rujukan. Yaitu, “Making Democracy Work” (1993). Buku ini membahas soal “social capital” (modal sosial). Menurut buku ini, sukses demokrasi sangat bergantung pada “horizontal bonds”, (ikatan horizontal) di tengah masyarakat. Intinya adalah “trust” (kepercayaan) antara satu dengan yg lainnya.

Nah, seperti apa ikatan horizontal di negeri ini pada saat sekarang?

Tentu kita semua bisa lihat sendiri. Rajut sosial sudah rusak berat gara2 pemimpin yg tidak berkualitas. Padahal, kata Putnam, modal sosial yg kuat akan mendorong partisipasi publik yg tinggi dan juga menumbuhkan kemakmuran ekonomi. Nyatanya, aspek ini hancur-lebur.

Megawati juga mengutip buku Barry Buzan “People, States and Fear” (1991). Dengan mengutip profesor hubungan internasional di London School of Economic ini, Bu Mega mau menjelaskan betapa beratnya ancaman keamanan dalam kategori militer, politik, lingkungan, ekonomi dan sosial semasa dia menjadi presiden. Tapi, semua itu bisa diatasinya. Keren, bukan?

Kemudian, dia juga mengutip Robinson & Rosser (1998) tentang utang luar negeri (ULN) Indonesia sebesar 150 miliar USD yg ditinggalkan Orde Baru. Di sini, Mega mengklaim bahwa dia berhasil meminta penjadwalan ULN itu di forum Paris Club dan London Club. Padahal, penjadwalan ulang adalah formula yg akan disetujui oleh semua kreditur internasional. Sebab, semua pihak paham tentang kesulitan debitur mana pun untuk membayar utang yg jatuh tempo pada masa krisis. Paris Club dan London Club tidak mungkin memaksa Indonesia membayar tepat waktu. Bahkan, tanpa perundingan pun pasti para kreditur akan menawarkan penjadwalan ulang (reschedule). Jadi, klaim Megawati ini tampaknya “patronizing”. Seolah orang lain tidak mengerti.

Dikutip pula Dahuri & Samah (2019) tentang larangan impor, sebaliknya mendorong swadaya pangan. Dicantumkan pula Wuryandari (2008) tentang “sense of urgency” dan “sense of crisis” yg dia katakan tidak dimiliki oleh pemerintah sebelum dia menjadi presiden.

Megawati juga mengklaim keberhasilan dalam reformasi peranan militer (TNI). Dia mebanggakan UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yg disahkan semasa dia presiden. UU ini adalah bagian dari reformasi TNI yg “on going” (terus bergulir). 
Urusan reformasi TNI terlalu besar bagi Bu Mega untuk mengklaim seolah beliaulah YG menginisiasi perubahan itu. Harap diingat, reformasi TNI adalah desakan rakyat. Bukan desakan DPR, apalagi desakan presiden.

Bu Mega juga menulis, “Masa kepemimpinan Megawati menorehkan tinta emas dalam penataan hubungan sipil- militer di Indonesia.” Klaim ini mengabaikan peranan Presiden Gus Dur.

Kemudian, di bagian lain Megawati mengklaim langkah2 strategis dengan membentuk badan2 yg di kemudian hari menjadi sangat penting. Termasuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dlsb.

Ini pun klaim yg sifatnya “itu saya, ini saya, semuanya saya”. 
Bu Mega seharusnya paham bahwa proses refromasi yang diawali dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 1998, pastilah akan berlanjut bertahun-tahun kemudian. Bahkan hingga sekarang pun reformasi masih belum tuntas.

Artinya, pembentukan badan-badan itu hanyalah menunggu antrian prioritas agenda reformasi tsb. Cepat atau lambat pasti berlanjut ke situ. Kebetulan pembentukannya memang kondusif pada era Bu Mega. Dia tentu berperan. Tapi, mengklaim bahwa itu semua tidak akan terlaksana tanpa “leadership” dia, bisa memicu rasa mual.     

Bagaimana pun juga, tulisan ilmiah ini menunjukkan Bu Mega memiliki kemampuan akademis yg dahsyat. Karena itu, ada baiknya Prof Dr Megawati aktif membimbing mahasiswa S3. Sayang sekali kalau ilmuwan sekaliber beliau ini tidak menularkan kapabilitasnya kepada para calon pemimpin yg dibutuhkan Indonesia.

Wawasan Bu Mega yg begitu luas dengan literasi “high end” yg meyakinkan, sangat diperlukan oleh banyak kampus.

*) Penulis wartawan senior