Habib Rizieq: Jaksa Tidak Lupa Diri, Jangan Sok Mengatur Hakim

husnie | Kamis, 17 Juni 2021 - 18:33 WIB

Habib Rizieq: Jaksa Tidak Lupa Diri, Jangan Sok Mengatur Hakim FOTO : Habib Rizieq Shihab (int)


JAKARTA, (otonominews) – Mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab kembali menjalani sidang lanjutan kasus swab test RS Ummi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (17/6/2021).

Agenda sidang kali ini adalah pembacaan duplik atau tanggapan terdakwa Habib Rizieq terhadap replik dari jaksa penuntut umum atau JPU. Habib Rizieq menjawab sindiran jaksa yang menyebutkan bahwa otak Habib Rizieq sudah rusak dan kusut. Habib Rizieq Shihab dengan lantang menyebut semua jaksa penuntut umum yang menyidangkan dirinya di kasus swab tes RS UMMI pintar dan cerdas.

Namun, sambungnya, kecerdasan dan kepintarannya itu tidak membuat lupa diri, yakni jaksa tidak sampai mendikte Majelis Hakim dalam melihat dan mempertimbangkan dakwaan yang ditujukan pada terdakwa. Selain itu, lanjut Habib Rizieq, majelis hakim juga berhak untuk membebaskan terdakwa dari semua dakwaan.

"JPU jangan sok mengatur majelis hakim yang mulia, harus ambil dakwaan ini dan tidak boleh ambil dakwaan itu.  Wahai Jaksa yang pintar dan cerdas, ketahuilah bahwa Majelis Hakim Yang Mulia tidak bisa didikte oleh JPU harus ikut hanya kepada dakwaan yang dimasukkan ke dalam tuntutan JPU saja, karena majelis hakim yang mulia bebas mau ambil dakwaan yang mana saja, bahkan bebas untuk menolak semua dakwaan serta bebas juga untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan," ujarnya.

Hal tersebut disampaikan karena Habib Rizieq heran jaksa penuntut umum mempermasalahkan pleidoi yang berisi tanggapan atas dakwaan. Sebab menurut Habib Rizieq, itu merupakan hak dia. Hal ini dibuktikan, lanjut Rizieq, pada kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan. Dalam kasus itu, majelis hakim memutuskan beberapa dakwaan tak terbukti, dan memutus dengan dakwaan yang lain.

"Pihak JPU hanya memasukkan dalam tuntutannya dakwaan ke satu dan dakwaan kelima saja, tapi ternyata majelis hakim kasus Petamburan justru memutuskan dengan dakwaan ketiga yang tidak dibuktikan dan tidak dimasukkan oleh JPU ke dalam Yuridis surat tuntutan JPU, Akhirnya pasal tambahan inilah yang justru dijadikan dakwaan kesatu baik yang primer mau pun subsider dan lebih subsider. Ini adalah penyelundupan pasal yang sangat dipaksakan," ungkap Habib Rizieq.

Dengan alasan itulah, Rizieq dalam pledoinya membantah semua dakwaan pada kasus swab tes RS UMMI. Terlebih, dia beranggapan semua dakwaan tidak pernah terjadi. Bahkan, dalam repliknya itu, Rizieq juga mengingatkan jaksa agar tidak mendikte majelis hakim.

"Sekadar nasihat untuk JPU yang berpendidikan tinggi dan berpengalaman, ketahuilah soal sepele sepeti ini saya saja yang tidak sekolah hukum tahu dan paham, sehingga JPU yang sekolah hukumnya sampai tinggi dan sudah berpengalaman sidang ratusan kasus bahkan mungkin ribuan kasus, mana mungkin tidak tahu dan tidak paham, kecuali kalau sedang error," sambung dia.

Dengan dimasukannya pasal penyebaran berita bohong, Habib Rizieq menilai jika JPU sengaja membesar-besarkan kasus Rumah Sakit (RS) Ummi agar bisa menjerat dirinya dengan hukuman pidana penjara yang padahal cukup dikenakan sanksi administrasi.  

"Disulap oleh JPU jadi Kasus Kejahatan Pidana kebohongan dan keonaran dengan ancaman penjara 10 tahun. Sekedar nasihat untuk JPU yang baik lagi budiman, ketahuilah bahwa Pidanaisasi Kasus Protokol Kesehatan dengan penyelundupan pasal pidana, sehingga terjadi Kriminalisasi Pasien dan Dokter serta Rumah Sakit bukanlah perilaku baik dan tidak pula perbuatan berbudi, tapi merupakan perbuatan jahat dan keji," bebernya.

Sebelumnya dalam sidang duplik hari ini, Habib Rizieq menganggap pada kasus RS Ummi saat diperiksa sebagai saksi pada 14 Januari 2021, hanya berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan sebagaimana Pasal 14 ayat (1) atau ayat (2) UU No.4/Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular terkait dugaan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan Penanggulangan Wabah, dan atau Pasal 216 ayat (1) KUHP.

Namun, saat dirinya diperiksa pada 15 Januari 2021 dan dijadikan tersangka terdapat pasal selundupan sesuai Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terkait dugaan dengan sengaja menyiarkan kebohongan untuk menimbulkan keonaran, sebagaimana dakwaan premair.