Menko Airlangga: Jaga Keseimbangan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Tanggungjawab Bersama

hen | Minggu, 20 Juni 2021 - 13:53 WIB

Menko Airlangga: Jaga Keseimbangan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Tanggungjawab Bersama FOTO : Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada suatu acara UMKM di Yogyakarta.(ist)


YOGYAKARTA (Otonominews.co.id) - Ditengah pandemi Covid-10 yang saat ini penyebarannya masih terus meningkat, namun pemerintah tetap harus menjaga agar roda perekonomian masyarakat terutama pelaku usaha kecil menengah (UMKM) tetap berjalan.  

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk menjaga  keseimbangan antara penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maka harus dilakukan dengan metode 'gas dan rem'. 

Program PEN juga diarahkan untuk membangkitkan sektor UMKM yang merupakan salah satu sektor usaha yang terdampak pandemi, di sisi lain tetap tanpa melupakan faktor penanganan pandemi Covid-19.

Menko Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri acara “Penguatan UMKM Ciptakan Stabilitas Ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta” di Rumah Kreatif BUMN Yogyakarta. 

Airlangga mengingatkan untuk selalu menerapkan prokes kepada semua UMKM yang hadir dalam acara tersebut. Karena menurut dia, hal ini menjadi tanggung jawab bersama, baik Pemerintah Pusat, Daerah, maupun pelaku usaha, untuk makin menegakkan pelaksanaan prokes dengan baik dan benar.

Airlangga menjelaskan, pelaku UMKM di Indonesia sangat didominasi oleh unit usaha mikro, hampir 99,99 persen share unit UMKM merupakan usaha mikro, sehingga program-program pemerintah dan insentif yang diberikan kepada pelaku usaha mikro akan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah terus mendorong Program PEN bagi pelaku usaha UMKM, di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta memberikan kemudahan bagi UMKM melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, seperti kemudahan untuk pendirian usaha dan mendapatkan sertifikasi halal. 

Dalam rangka PEN, Pemerintah telah menganggarkan Rp184,83 triliun atau 26,4 persen untuk dukungan UMKM dari total anggaran PEN 2021 senilai Rp699,43 triliun. Anggaran tersebut meningkat dari anggaran tahun sebelumnya yang sebesar Rp173,17 triliun.

Program KUR juga diberikan dengan suku bunga murah berupa subsidi bunga KUR sebesar 3 persen hingga 31 Desember 2021, penundaan angsuran pokok KUR, relaksasi kebijakan KUR, serta peningkatan plafon KUR di 2021 dari Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun.

"Untuk itu, Pemerintah membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari masyarakat dan pelaku UMKM, untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Sehingga, aktivitas usaha UMKM semakin menguat dan berpeluang untuk mengungkit pertumbuhan," tuturnya.

Dengan penguatan UMKM tersebut diharapkan stabilitas ekonomi terutama di wilayah Yogyakarta ini dapat tercapai. Salah satu wujud implementasinya adalah acara yang diadakan hari ini bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

"Terima kasih atas inisiatif BRI dalam menyelenggarakan acara yang sangat baik ini sebagai upaya penguatan UMKM di masa pandemi. Kegiatan ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan fokus penyelamatan UMKM di masa pandemi sebagai bagian strategis dari Program PEN," jelasnya.

Airlangga menyaksikan penyerahan KUR secara simbolis kepada pengusaha UMKM binaan BRI, kemudian mengunjungi coaching-clinic terkait ekspor dan rajutan; pelatihan terkait perizinan, sertifikasi halal, dan digital marketing; serta showcase produk-produk yang dihasilkan UMKM tersebut, dari produk pernak-pernik lokal Yogya, kain batik, fesyen, kerajinan tangan, kopi, jamu, hingga kuliner angkringan dan mie goreng Jawa.