Pengamat Hukum: Pengadilan dan Penguasa Telah Berbuat Dzalim Kepada Habib Rizieq Shihab

husnie | Kamis, 24 Juni 2021 - 16:14 WIB

Pengamat Hukum: Pengadilan dan Penguasa Telah Berbuat Dzalim Kepada Habib Rizieq Shihab FOTO : Habib Rizieq Shihab


JAKARTA, (otonominews) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Habib Rizieq Shihab empat tahun penjara dalam perkara hasil tes swab Rumah Sakit (RS) Ummi Bogor, Kamis (24/6/2021).

Berbagai pihak menilai, vonis tersebut dianggap melukai rasa keadilan. Bukan saja dianggap sebagai bentukan kepongahan, vonis penjara yang dijatuhkan pun dianggap berlebihan.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai vonis empat tahun yang dijatuhkan majelis hakim tidak adil. Dia membandingkan vonis tersebut dengan vonis yang diterima Pinangki Sirna Malasari yang terjerat kasus korupsi.

"Luar biasa, sama dengan vonis jaksa Pinangki. Terlihat aneh dan beda perlakuan, padahal UU Karantina Kesehatan tujuannya untuk menekan laju pandemi. Semoga Habib Rizieq selalu diberi kekuatan dan keadilan, Amiin," tulis Mardani melalui akun twitternya, @MardaniAliSera, Kamis (24/6/2021).

Hal sama dikatakan Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar bahwa hukuman tersebut tidak adil. Karena HRS sudah pernah diproses dengan UU Karantina dan sudah dihukum membayar denda.

Fickar menilai vonis 4 tahun tersebut harus batal demi hukum. Pasalnya, kata Fickar, Habib Rizieq sebelumnya pernah diproses hukum atas perbuatan yang sama, yaitu pelanggaran Undang-Undang (UU) Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pada 28 Mei 2021 lalu, Habib Rizieq dijatuhi hukuman denda Rp20 juta subsider 5 bulan kurungan penjara oleh PN Jakarta Timur terkait kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat.

"Dengan sudah dihukumnya HRS maka hukuman pengadilan yamg menghukum perbuatan yang sama adalah nebis in idem dan batal demi hukum," tegasnya.

Fickar mengatakan, bahwa pengadilan dan penguasa telah berbuat dzalim selama ini banyak pihak yang melakukan pelanggaran serupa HRS, tapi mereka tidak diproses hukum.

"Banyak pihak yang juga melanggar hal yang sama tetapi tidak diproses hukum, ini artinya peradilan yang menghukum dan penguasa yang mengajukannya sudah berbuat dzalim," tandas Fickar.

Bahkan Akhmad Sahal, sosok yang berseberangan dengan Habib Rizieq Shihab berpendapat vonis tersebut sangat berlebihan.

”Ini berlebihan. Kalo Rizieq divonis 4 thn krn tebar kebencian SARA kek ancam penggal kepala dll, saya setuju. Tp kalo krn kasus Data Swab, ini lebay,” tulis Sahal lewat akun twitter @sahaL_AS, Kamis (24/6/2021).

Sahal lalu mengingatkan perintah agama untuk bersikap adil, bahkan untuk orang atau kelompok yang paling dibenci sekalipun. ”Jgnlah kebencianmu pada suatu kaum membuatmu ga adil, kata Quran,” cuit dia.

Sebelumnya, secara tegas Habib Rizieq Shihab menolak dirinya dinilai majelis hakim melanggar Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang membuatnya divonis empat tahun penjara.

Menjawab pertanyaan majelis hakim usai pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (24/6), Habib Rizieq menyatakan akan mengajukan banding.

 "Dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan menyatakan banding. Terima kasih," kata Habib Rizieq.

Anggota tim kuasa hukum Rizieq Shihab, Sugito Atmo Prawiro juga menyatakan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Habib Rizieq menilai vonis majelis hakim diambil hanya berdasarkan keterangan saksi ahli forensik yang dihadirkan JPU.

Sementara saksi ahli forensik yang dimaksud, menurut Habib Rizieq, tidak pernah dihadirkan dalam tahapan sidang pemeriksaan saksi ahli JPU.

"Jadi dari terdakwa maupun tim penasihat hukum mengajukan banding. Dengan demikian perkara ini belum memiliki kekuatan hukum tetap, terima kasih. Sidang telah selesai," kata Ketua Majelis Hakim Khadwanto.