Rakyat Butuh Bukti Keberpihakan Pemerintah di PON XX dan Peparnas XVI Papua

husnie | Jumat, 16 Juli 2021 - 17:55 WIB

Rakyat Butuh Bukti Keberpihakan Pemerintah di PON XX dan Peparnas XVI Papua FOTO : Venue PON XX di Papua


Oleh Yolanda Suebu *)

JAYAPURA, (otonominews) -- Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI Papua semakin dekat, segala persiapan pun gencar dilakukan, bahkan penyelesaian fasilitas PON terus berjalan. 

Sementara itu, situasi politik dan pemerintahan di Papua terus menuai kritikan dan masukan dari berbagai kalangan. Seperti kekosongan kursi 02 Wakil Gubernur Papua yang ditinggalkan almarhum Klemen Tinal. Begitu juga dengan kisru Plh Gubernur Papua yang  diduduki Dance Yulian Flassy, kini sudah diambil alih Lukas Enembe usai balik dari Singapura berobat.

Bahkan, Plh Gubernur yang sebelumnya diisi Dance Yulian Flassy (sebelumnya sebagai Sekda Papua) kini diisi  Plt Sekda Provinsi Papua  Ridwan Rumasukun atas penunjukkan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Dimana Gubernur Papua Lukas Enembe menyaksikan secara langsung serah terima tugas Sekda Provinsi Papua dari pejabat lama kepada yang baru di Gedung Negara Jayapura, Rabu (14/7/2021) yang ditandai dengan penandatanganan berita acara.

Bukan itu saja, persoalan Otsus Papua jilid 2 pun masih terus ramai jadi perbincangan, begitu juga dengan pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini tentang Papua (ancam ASN akan dibuang ke Papua). 

Semua yang terjadi dalam berapa hari ini menjadi polimik yang bisa saja memecah belah persatuan di Papua. Hal ini secara tidak langsung, masyarakat dipaksa untuk terlibat, sekali pun hanya sebatas berpikir dan berdiskusi di kalangan masyarakat. Inilah fenomena Papua saat ini. 

Wajah Papua seakan-akan perlahan buram,  karena terhanyut oleh permainan oknum-oknum yang berkepentingan, tetapi sekali lagi tidak ada yang mau disalahkan. Terus siapakah yang mereka perjuangkan? Dirinya kah,  ataukah rakyatnya?

"Situasi ini, membuat saya sebagai Bupati Lira Kabupaten Jayapura, Papua dan juga sebagai Ketua Rumah Kreatif Papua merasa prihatin. Mengapa tidak? Rakyat begitu terganggu dan memaksakan diri untuk terlibat dalam situasi politik dan pemerintahan yang hari ini sangat menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Sementara ada hal yang sangat penting yang sengaja dilewatkan mereka (oknum-oknum)," kata Yolanda Suebu dalam tulisannya, Jumat (16/4/2021).

Apalagi PON XX sudah memasuki hitungan hari dengan jumlah dana yang besar, seharusnya ada keterlibatan masyarakat Papua didalamnya. 

"Keterlibatan yang saya maksudkan, adalah bagaimana dana yang besar itu mampuh mengangkat ekonomi rakyat Papua pada saat PON XX di Papua ini," ucapnya.

Yolanda Suebu

Masyarakat Tidak Diajak Terlibat 

Sampai hari ini tidak terlihat adanya keberpihakan kepada masyarakat di Papua dalam PON XX maupun Peparnas XVI dari sisi peningkatan ekonomi agar diberikan kesempatan untuk berkreasi, dan bahkan belum ada wadah yang resmi untuk menampung hasil kreativitas masyarakat Papua.

Pemerintah Papua kepada masyarakat Papua seakan-akan dibiarkan berusaha sendiri mencari tempat dan kesempatan untuk menjual hasil kerajinan mereka pada PON XX dan Peparnas XVI di Papua nanti.

Kalau memang PON XX maupun Perparnas XVI dianggap sebagai salah satu peluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Papua, maka sudah seharusnya pemerintah serius memperhatikan kerajinan-kerajinan bernilai seni hasil karya masyarakat Papua yang kemudian dilegalkan dalam satu perlindungan.

Yakni, seperti hak cipta, izin usaha industri rumah tangga supaya hasil produksi rumah tangga di Papua ini layak untuk dijual. Baik pada pelaksanaan PON atau Peparnas, bahkan setelah selesainya pekan olahraga tersebut dapat tetap dijual dan diakui keberadaan dan kepemilikannya.

Soal ini, harus ada bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat Papua, khususnya pada pelaksanaan pekan olahraga di Papua. "Jangan rakyat Papua hanya berusaha, berkreasi, tanpa ada bantuan modal usaha, lalu kemudian harus memikirkan dimana dan kemana dia harus pasarkan hasil kerajinannya. Keberpihakan pemerintah kepada masyarakat harus jelas," tegas Yolanda. 

Dikatakan putri Papua ini, misalnya hasil kreativitas kami di Rumah Kreatif Papua berupa tenun motif Papua. Ini hal baru yang kami angkat, ini bentuk kreasi baru di Papua yang selayaknya mendapatkan perhatian pemerintah, baik dari modal usaha bahkan peluang pasar kami di pekan olahraga nanti," harapnya

Ada juga kerajinan yang lain yang dibuat oleh mama-mama Papua, dan ada juga olahan makanan lokal hasil produksi rumah tangga mama-mama Papua.

"Seharusnya hal ini mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kami butuh modal usaha, kami butuh peluang pasar, kami butuh keberpihakan pemerintah kepada usaha ekonomi kreatif mama-mama Papua agar mendapat tempat yang layak pada pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI.

*) Ketua Rumah Kreatif Papua