Satgas Covid-19 Soroti Industri Beroperasi 100 Persen Saat PPKM Darurat

Hen | Rabu, 21 Juli 2021 - 07:19 WIB

Satgas Covid-19 Soroti Industri Beroperasi 100 Persen Saat PPKM Darurat FOTO : Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmita.(ist)


JAKARTA (Otonominews.co.id) - Seiring dengan diresmikannya keputusan Pemerintah untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021, Satgas Covid-19 menyoroti tentang industri yang masih beroperasi 100 persen disaat PPKM Darurat.

Dalam keterangannya pada konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7/2021) malam, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmita meminta agar operasional industri dan pabrik-pabrik diawasi agar beroperasi sesuai aturan yang berlaku.

"Pengawasan terhadap operasional pabrik dilakukan oleh satgas di masing-masing daerah. Untuk itu satgas di daerah harus secara rutin melakukan pengawasan di lapangan untuk memastikan operasional pabrik dan pekerja yang beraktivitas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan," kata Wiku.

Wiku menjelaskan hal tersebut saat menjawab pertanyaan awak media pada konferensi pers virtual soal banyak industri atau pabrik-pabrik yang beroperasi 100 persen meski sedang dilakukan PPKM darurat.

Wiku mengatakan industri atau pabrik tidak boleh beroperasi 100 persen. Aturan ini, lanjutnya, ada di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, yakni industri atau pabrik beroperasi 50 persen WFH (Work From Home) dan 50 persen WHO (Work From Office).

"Pada prinsipnya seluruh kegiatan dan operasional pabrik harus mematuhi ketentuan yang berlaku selama PPKM darurat sehingga dapat mencegah munculnya klaster pabrik. Oleh karena itu kami mohon pengelola atau penanggung jawab pabrik untuk memastikan pembagian jam kerja dan jumlah pekerja sesuai dengan ketentuan PPKM darurat," jelasnya.

Persoalan industri atau pabrik yang masih beroperasi 100 persen disaat PPKM Darurat tersebut sebelumnya diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Iqbal mengatakan, PPKM Darurat tidak efektif, pasalnya, banyak buruh yang positif terinfeksi virus corona. 

"KSPI berpendapat, PPKM Darurat yang salah satu metodenya penyekatan, itu tidak efektif. Karena faktanya semua perusahaan-perusahaan pengolahan atau manufaktur, fabrikasi itu masih tetap bekerja 100 persen. Data itu menjelaskan mengapa penyebaran COVID itu sekarang adalah klaster buruh atau klaster pabrik," ujar Iqbal saat konferensi pers secara virtual, Kamis (15/7).

Dia menjelaskan, buruh yang bekerja di industri pengolahan produk tidak mungkin menjaga jarak (physical distancing). Penerapan WFH atau WHO, lanjutnya, tidak mungkin juga dilakukan. Hal ini, sambungnya, karena stasiun kerja di industri pengolahan saling terkait.

"Misal stasiun kerja nomor satu, tiba-tiba loncat karena ada WFH dan WFO 50 persen, termasuk stasiun tiga, gak mungkin. Stasiun duanya (lalu) diliburkan, gak mungkin. Jadi kalau proses produksi diliburkan, liburkan semua. Karena dia supply chain, mata rantai yang tidak terputus dalam proses produksi di industri pengolahan," Iqbal menguraikan.

Pembatasan, menurut dia, hanya bisa dilakukan di sektor jasa, perdagangan, dan perkantoran. Ia mencontohkan, seperti perkantoran di dalam industri otomotif.

Dia lalu mengatakan, penyekatan selama PPKM Darurat tak mungkin dilakukan ke buruh atau perusahaan industri yang menerapkan 100 persen WFO.

"Karena banyak perusahaan yang mendapatkan izin dari Menteri Perindustrian. Dengan dasar itulah mereka tetap beroperasi. Itulah yang menjelaskan mengapa klaster tenaga kerja buruh, pabrik, pengolahan, lonjakannya tinggi sekali," kata Iqbal.