Mendagri Terbitkan Instruksi PPKM Darurat: Jateng, Jabar dan DKI Katagori Level 4

hen | Rabu, 21 Juli 2021 - 10:27 WIB

Mendagri Terbitkan Instruksi PPKM Darurat: Jateng, Jabar dan DKI Katagori Level 4 FOTO : Mendagri Tito Karnavian.(ist)


JAKARTA (Otonominews.co.id) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti kebijakan pemerintah yang memutuskan memperlanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021.

Terkait hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi terbaru, terkait PPKM berstatus level 4. Tiro menjelaskan, instruksi tersebut menindaklanjti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali.

Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali.

Instruksi Mendagri (Inmendagri) yang dikutip Rabu (21/7/2021) itu diantara berbunyi: Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19’

Instruksi diberikan khusus kepada Gubernur dan Bupati serta Walikota. Instruksi khusus diberikan kepada beberapa Kepala Daerah di Jawa Bali, sebagaimana tertulis dalam diktum kesatu.

Misalnya untuk Gubernur DKI Jakarta untuk 4 wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 4 yakni :Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

 

 

Kemudian, Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:

1) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan,
Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung; dan

2) Level 4 (empat) yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung dan Kota Tasikmalaya,

Untuk Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:

1) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten

Purworejo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, Kota Pekalongan; dan

2) level 4 (empat) yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Magelang,

"Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan."

Kemudian untuk daerah lain yang tidak tercantum dalam aturan tersebut, disebut pada diktrum kesebelas, yang bunyinya: "Bagi daerah kabupaten kota yang tidak termasuk pada diktum kesatu tetap memberlakukan instruksi menteri dalam negeri yang menetapkan PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan,”

Instruksi ini diteken Tito Karnavian pada 20 Juli 2021, dengan tembusan Presiden, Wakil Presiden, Ketua BPK, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, aparat kepolisian, hingga sejumlah pemangku kepentingan terkait.