Sukamta: Kebijakan Pemerintah Atasi Pandemi Membingungkan, Tidak Bisa Berjalan Efektif

husnie | Rabu, 21 Juli 2021 - 12:58 WIB

Sukamta: Kebijakan Pemerintah Atasi Pandemi Membingungkan, Tidak Bisa Berjalan Efektif FOTO : Wakil Ketua F-PKS DPR RI Sukamta (int)


JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemerintah akan membuka secara bertahap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 26 Juli 2021 mendatang jika kasus virus corona (Covid-19) menurun, menurut Wakil Ketua F-PKS DPR RI Sukamta menunjukkan pemerintah saat ini sedang mengalami kebimbangan antara urusan kesehatan dengan ekonomi. 

Menurut Sukamta, berkali-kali pemerintah alami kebimbangan sehingga kebijakan untuk atasi pandemi membingungkan dan tidak bisa berjalan efektif.

"Semestinya pemerintah punya prinsip urusan nyawa didahulukan, kesampingkan dulu kepentingan ekonomi. Saat ini sudah lebih dari 76 ribu anak bangsa yang meninggal karena Covid, setiap hari dilaporkan lebih dari 1.000 kematian. Sementara juga terdapat laporan ratusan yang meninggal saat isolasi mandiri. Kondisi ini sangat memprihatinkan Pak Presiden, jangan sampai pemerintah kembali bimbang yang risikonya semakin banyak kematian," kata Sukamta, Rabu (21/7/2021).

Sukamta mengungkapkan, dalam pelaksanaan PPKM Darurat selama lebih dari 2 pekan, masih saja mendapat informasi dari daerah adanya kekurangan pasokan oksigen, antrian pasien di rumah sakit, juga kekurangan tenaga kesehatan karena banyak yang berguguran karena tertular Covid. 

Oleh sebab itu, Sukamta menyebut ada 3 prioritas yang harus disegera dituntaskan oleh Pemerintah dalam PPKM Darurat.

"Pertama dan yang paling mendesak adalah pemerintah harus pastikan semua daerah telah siap fasilitas kesehatan, rumah sakit darurat dan juga puskesmas untuk tangani pasien Covid. Pastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan insentifnya tidak terlambat diberikan. Para nakes dan relawan Covid adalah garda terdepan untuk melawan Covid," sebut anggota Komisi I DPR RI ini.

Kemudian yang kedua menurut legislator asal Dapil D.I. Yogyakarta ini, yang harus segera dituntaskan adalah penyaluran bansos untuk keluarga miskin, buruh, juga mereka yang kehilangan pekerjaan karena adanya PPKM. 

Pemerintah, tambah Sukamta, jika perlu bisa menambah besaran anggaran untuk bansos dengan mengalihkan Rp50 triliun anggaran infrastruktur jalan tol.

"Selanjutnya yang tidak kalah penting, pemerintah harus segera membenahi koordinasi antara pusat dengan daerah. Pemerintah jangan hanya membuat rapor daerah, ada keterbatasan di daerah yang harus dibantu pemerintah. Termasuk soal koordinasi ini perlu segera pembenahan manajemen data Covid hingga tingkat daerah. Ada gap yang besar antara data di kabupaten-kota dengan provinsi dan pusat. Ini bisa berbahaya jika menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan pemerintah," pungkas Sukamta.