Sikapi Perpanjangan PPKM Darurat di Jateng, Ganjar Pranowo Pastikan Bansos Tersalurkan

hen | Rabu, 21 Juli 2021 - 16:02 WIB

Sikapi Perpanjangan PPKM Darurat di Jateng, Ganjar Pranowo Pastikan Bansos Tersalurkan FOTO : Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.(ist)


SEMARANG (Otonominews.co.id) - Provinsi Jawa Tengah menyikapi kebijakan pemerintah yang memperpanjang PPKM darurat dengan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku telah menyusun strategi refocusing anggaran pemerintah. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sudah mengusulkan rencana refocusing itu.

Ganjar menginstruksikan semua pihak, agar memastikan bansos untuk masyarakat tersalurkan.

"Karena PPKM Darurat sudah pasti diperpanjang, maka yang mesti dilakukan adalah menyalurkan bansos. Tidak hanya yang bersumber dari APBN maupun APBD, bantuan sumber lain juga harus disalurkan," kata Ganjar di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (21/7).

Ganjar memahami bahwa keputusan perpanjangan PPKM Darurat menjadi beban berat yang dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, agar beban yang berat tersebut menjadi ringan, bantuan- bantuan sosial harus diberikan.

"Tapi kalau PPKM Darurat tidak diperpanjang, kita mesti menghitung kondisi rumah sakit yang faktanya sekarang sudah sedemikian kondisinya. Baik tenaga kesehatan, oksigen semuanya repot,"

Untuk itu, ia meminta, seluruh bupati/ wali kota segera mengeluarkan bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat. Sumber lain seperti CSR, Baznas dan lainnya, juga harus dipastikan tersalurkan untuk masyarakat.

Jawa Tengah punya gerakan ASN jajan untuk membantu UKM terdampak, maka gubernur ingin gerakan tersebut dilaksanakan dan dioptimalkan. Tetmasuk memastikan bantuan dari Pemerintah Pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota hari ini harus dikeluarkan.

"Sekali lagi, karena keputusannya PPKM Darurat sudah jelas diperpanjang, maka bantuan sosial keluarkan semuanya dan yang tidak kalah penting, harus dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak," tegasnya.

Terkait dengan bantuan- bantuan yang akan disalurkan, gubernur juga menegaskan, telah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Hal itu untuk memastikan, bantuan yang disalurkan bisa tepat pada sasaran. Bahkan Presiden juga sudah mewanti- wanti agar Pemprov Jawa Tengah memastikan dapat tersalurkan kepada yang berhak.

"Maka tadi saya langsung rapat dengan teman- teman untuk memastikan itu. Kami petakan dari pusat, bansosnya dikeluarkan. Kami juga minta tembusan agar bisa kami pastikan pelaksanaannya di bawah," tegasnya.

Anggaran yang dipersiapkan untuk bantuan sosial itu total berjumlah sekitar 143,5 Miliar

“Jadi, kira-kira kita siapkan Rp143,5 miliar. Sudah ada hitungan detilnya, seperti itu," kata Ganjar di kantornya, Semarang, Rabu (21/7).

Ganjar menjelaskan, salah satu yang diusulkan adalah bantuan sosial untuk 133,555 kepala keluarga yang masing-masing akan menerima Rp200 ribu. Bantuan sosial berupa uang itu akan diberikan untuk pedagang, sopir, pengemudi ojek, biaya transporter, dan lainnya. Selain itu, ada juga usulan bansos untuk 157.795 pelaku UKM yang terdampak COVID-19.

Kemudian Bantuan Dinas Ketahanan Pangan sekitar Rp3,3 miliar untuk petani, Dinas Pertanian memberikan bantuan untuk 5.708 kelompok tani, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengusulkan bantuan produk bahan baku industri bagi 3.500 IKM. Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata mengusulkan bantuan sembako bagi 12.586 pelaku pariwisata yang terdampak PPKM.

Ganjar juga telah meminta aparaturnya untuk memastikan bantuan yang sudah terprogram tersalurkan ke masyarakat dengan adanya keputusan perpanjangan PPKM Darurat. Total ada anggaran sebesar Rp418,8 miliar dari APBD Provinsi dan Rp4,7 triliun dari APBN.

"Sudah ada alokasinya. Umpama sisi infrastruktur, ada sumbangan listrik untuk alokasi 15.000 KK. Pembangunan rehab dan distribusi rumah korban bencana alokasi 327 unit. Dari ini saja, ada Rp12,8 miliar, dan saya minta bisa ditambah," katanya.

Ada juga bantuan dari sisi sosial. Total ada Rp381,8 miliar anggaran dari Pemprov Jateng dan Rp2,4 triliun dari anggaran APBN. Dalam anggaran Pemprov, ada tujuh kegiatan di Dinas Kesehatan, DP3AP2AKB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Biro Kesra.

"Di antaranya untuk program jambanisasi, alat bantu produksi, Kartu Jateng Sejahtera, beasiswa untuk siswa kurang mampu, hibah Kemenag dan lainnya. Sementara anggaran dari pusat itu ada tujuh kegiatan, di antaranya BLT Dana Desa, bansos PKH, BPNT, BST dan bantuan beras untuk 7,6 juta kk," katanya.

Dari sisi ekonomi, ada anggaran total Rp24,1 miliar dari APBD Provinsi dan Rp2,2 triliun dari APBN. Dalam APBD, bantuan diberikan untuk BBM nelayan, asuransi nelayan, paket olahan ikan, cadangan beras, dan bansos paket peternakan.

"Sementara anggaran APBN untuk bantuan produktif usaha mikro, sudah terealisasi sebesar 1,1 juta UKM dengan target 2,8 juta. Masing-masing Rp1,2 juta. Selain itu, ada juga Kartu Prakerja untuk 350.000 orang dan terealisasi 194.718 orang. Ini yang saya maksud harus digas agar segera tersalurkan," katanya.