Suta Widhya: Diskriminatif dan Subyektif, Hukuman Disiplin di Kemenkum HAM

husnie | Sabtu, 24 Juli 2021 - 06:58 WIB

Suta Widhya: Diskriminatif dan Subyektif, Hukuman Disiplin di Kemenkum HAM FOTO : Pengamat Lembaga Pemasyarakatan, Suta Widhya SH


JAKARTA, (otonominews) -- Sebagai seorang  Pengamat Lembaga Pemasyarakatan, Suta Widhya SH melihat ada banyak kejanggalan di dalam pemberian hukuman dinas tingkat berat ke Kabid Adkam yang tidak setara dengan apa yang diterima oleh para oknum Ka. UPT atau oknum  KPLP yang tersandung kasus narkoba ataupun oknum yang ingin bermain di dalam, baik sebagai user maupun seller.

“Tidak jelasnya hukuman kepada mereka, contoh saja entah itu oknum Rutan Depok, oknum KPLP Cipinang ataupun oknum KPLP Kembang Kuning ataupun masih banyak lagi oknum-oknum yang belum terungkap,” ujar Suta dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/7/2021).

Menurut Suta, setelah membaca SK Hukdis tingkat berat tersebut, setidaknya memberikan point kejanggalan terkesan diskriminatif dan subjektif seperti Analisa di bawah ini:

Pertama, Pemberian Hukuman Dinas Tikgkat Berat hanya berdasar pengaduan mantan isteri.

Kedua, SK ijin cerai dari Sekjen, tidak di pertimbangkan, dalam pemeriksaan. Padahal surat izin tersebut bisa menjadi dasar penilaian objektivitas dalam mengambil keputusan.

Ketiga, Pasal yang dijatuhkan tidak spesifik, hanya UU perkawinan dan PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Keempat, Dianggap membahayakan keamanan negara.

Kelima, ada kecurigaan Nomor SK hari gini tidak pakai komputer, tapi tulisan tangan, apalagi barcode tidak ada  ada sama sekali.

Keenam, Tidak ada usulan Hukdis dari Kanwil Jakarta , tapi mengapa bisa muncul SK Hukdis?

Ketujuh, Dalam PP 53 Tahun 2010 atasan langsung harus jadi salah satu pemeriksa, tetapi dalam BAP,  ternyata atasan langsung tidak pernah memeriksa.

Kedelapan, Tidak ada sama-sekali teguran sebelumnya dari atasan. Baik lisan maupun teguran tertulis.

Kesembilan, Dalam proses penggalian data, auditur datang ke rumah Kabid Adkam tanpa pemberitahuan, dan  datangnya mirip "maling" dan atau "pocong gentayangan".

Kesepuluh, Tidak pernah ada konfrontir dari para pihak yang bermasalah.

Kesebelas,  Auditur terkesan tidak netral , hanya bisa mencari salah dan tidak profesional. Apalagi karena  tidak  adanya "pitih" atau istilah updatenya tdk dapat amunisi dari yang diperiksa.

Keduabelas, Tidak ada rekomendasi Inspektorat sebagai dasar untuk SK Hukdis.

Ketigabelas, Salinan BAP baik dari Kanwil maupun dari Inspektorat tidak pernah ditembuskan kepada Kabid Adkam.

"Dan masih ada beberapa kejanggalan yang bisa diungkap andai kasus ini masuk ke PTUN Jakarta. Kita tunggu kelanjutan PTUN seandainya banding dan  keberatan ybs ditolak,” sebutnya.

Sebelumnya Suta menuturkan, Ka UPT Rutan di Depok yang terlibat narkoba sesungguhnya lebih tidak terhormat dibanding dengan dugaan pelaku penelantaran istri oleh seorang Kabid Keamanan di sebuah UPT Kelas 1.

Tapi, dengan –songong- Menteri Hukum dan HAM Prof.DR.Yasona Laoly telah meneken surat demosi tanpa ragu dan tanpa due diligence sehingga pangkat yang bersangkutan IV A diturunkan menjadi III-D. Ini dinilai jelas tidak adil.

“Coba bandingkan dengan kasus Ka UPT Rutan yang tersangkut narkoba itu mempunyai rumah dinas lumayan di wilayah Kota D, Jawa Barat,mengapa pula perlu tinggal di rumah kost di Jakarta Barat. Jarak kota D ke Jakarta hanya 22 menit dengan kendaraan pribadi maupun KRL,” katanya.

Namun, sambungnya, karena dugaan adanya kontaminasi dengan penghuni Rutan Depok akhirnya sang Karutan menjadi tersangka kasus pemakaian narkoba.

Tersangkutnya Karutan dengan kasus narkoba dibenarkan oleh Kapolda Metrojaya Irjen Fadil Imran pada Minggu (18/7). Menurut Kasatresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Roanaldo Maradona tersangka ditangkap pada Jumat 25 Juni 2021 di sebuah rumah kos di bilangan Slipi Jakarta Barat dengan barang bukti narkoba jenis sabu 0,52 gram, 1 buah alat hisap sabu dan 4 butir obat Aprazolam.

Konon tersangka mendapatkan dari tersangka M yang juga berhasil ditangkap 28 Juni 2021 yang notabene pernah menghuni Rutan termpat Karutan Depok bekerja.

“Perang melawan narkoba ternyata sulit mencapai keberhasilan di Rutan maupun narkoba.Buktinya, meski ada program No Halinar (No HP, No Pungli, dan No Narkoba) ternyata semua itu hanyalah isapan jempol saja . Meski ada slogan PASTI dari sang Menteri untuk akronim Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif ternyata masih “jauh panggang dari api” dan masih belum teruji sebenarnya,” ungkap Suta Widhya.

Suta menduga urusan sanksi yang diterapkan terhadap Kabid Keamanan di Lapas Kelas 1 bukan sekedar KDRT saja yang menyebabkan bersangkutan mendapat sanksi berat hingga diturunkan golongan pangkat Kabid tersebut. Karena putusan emosi hanya mendengar 1 pihak saja kepada mantan istri yang izin perceraiannya sudah disetujui Menteri Hukum dan HAM.

“Buktinya, meski ditenggarai ada banyak oknum  juga diduga tersangkut kasus -narkoba, toh hingga kini aman-aman saja yang bersangkutan tanpa sanksi seberat yang ditimpakan oleh Menteri terhadap  Kabid Keamanan di Lapas Kelas 1 tersebut,” cetusnya.

Bila lihat komparasi kasus/ kejadian ASN yang melakukan pelanggaran, katanya, maka mana yang sebaiknya diberikan sanksi berat oleh Menteri? “Keadilan macam apa yang bisa ditegakkan ke masyarakat, sedangkan di dalam saja masih carut marut,” pungkasnya.