Menteri Bahlil: Kunjungan Ke Amerika Serikat untuk Melobi Microsoft Investasi Pusat Data

Wie | Sabtu, 24 Juli 2021 - 10:49 WIB

Menteri Bahlil: Kunjungan Ke Amerika Serikat untuk Melobi Microsoft Investasi Pusat Data FOTO : Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Vice President of Azure Global Microsoft Mark Jacobsohn


JAKARTA, (otonominews) – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan kunjungannya ke Amerika Serikat untuk melakukan lobi dengan Microsoft membahas perkembangan rencana investasi membangun pusat data di Indonesia.

Benhil menanggapi kritik yang diarahkan ke dirinya karena tetap melakukan kunjungan ke luar negeri selama PPKM Darurat.

“Pertemuan lainnya yang saya lakukan saat kunjungan ke Amerika Serikat adalah dengan Microsoft dalam rangka perkembangan rencana investasi membangun pusat data di Indonesia,” ujar Bahlil lewat video yang diterima, Sabtu (24/7/2021).

Pertemuan ini, katanya, dihadiri oleh Vice President of Azure Global Microsoft Mark Jacobsohn dan Presiden Direktur Microsoft Indonesia Haris Izmee yang ikut bergabung secara daring dari Indonesia.

“Kami menjalankan apa yang menjadi hasil pertemuan Bapak Presiden @jokowi dengan Microsoft yang menginginkan Microsoft untuk masuk ke Indonesia,” terangnya.

Semuanya, tegas Benhil  akan bantu, dalam konteks bagaimana aturan diperhatikan dan ditegakkan. Dengan tetap memperhatikan kolaborasi dengan UMKM, pengusaha daerah maupun pengusaha nasional lain.

Menurut penelitian IDC (International Data Corporation), proyeksi dampak ekonomi dari investasi Microsoft di Indonesia sampai tahun 2024 adalah penciptaan sumber pendapatan baru bagi Microsoft dan mitra lokal bisnisnya di Indonesia sebesar USD6, 3 miliar.

“Penciptaan lapangan kerja sekitar 60.000 lapangan kerja baru, dan 9.000 lapangan kerja bagi profesional di bidang teknologi informasi,” katanya.

Bahlil memaparkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), seluruh proses perizinan investasi yang dilakukan melalui sistem OSS dan perizinan di daerah, seluruhnya akan dibantu oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Di negeri abang sam itu, Bahlil menjelaskan ke Microsoft bahwa Undang-undang Cipta Kerja mewajibkan program kemitraan antara investor dengan UMKM.

“Sesuai perintah UU Ciptaker, setiap investasi harus ada kolaborasi dengan pengusaha daerah, tapi yang profesional. Jadi setiap investasi yang masuk betul-betul memberikan dampak dan bermanfaat,” paparnya.

Sebelumnya diketahui, tiga menteri melakukan kunjungan ke luar negeri selama PPKM Darurat. Selain Bahlil, ada juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Airlangga melakukan perjalanan ke Singapura untuk bertemu Presiden Estonia Kersti Kaljulaid dan Pemerintah Singapura pada 14 Juli 2021. Sedangkan Bahlil melakukan perjalanan ke Washington DC, Amerika Serikat untuk bertemu perwakilan Bank Dunia pada 13 Juli. Lutfi ikut dalam rombongan Bahlil ke Amerika Serikat untuk melakukan lobi vaksin dan investasi.

Atas tindakan para menteri itu, Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyoroti sejumlah menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang masih melakukan perjalanan ke luar negeri di tengah PPKM Darurat. Tauhid mengatakan perilaku para menteri ini belum menunjukkan adanya sense of crisis.

“Di tengah situasi domestik yang lagi gawat, sepertinya sense of crisis-nya belum kebangun,” ujar Tauhid, dilansir tempo, Selasa (20/7/2021).

Menurut Tauhid, saat kasus Covid-19 melonjak signifikan, peran dan kehadiran menteri di dalam negeri sangat diperlukan untuk berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lainnya. Para menteri harus berjaga untuk memastikan penanganan wabah berjalan.

Apalagi belakangan, negara menghadapi berbagai persoalan, seperti kelangkaan oksigen hingga minimnya kapasitas kamar rumah sakit yang menampung pasien. Dalam kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja, Tauhid mengatakan perjalanan menteri ke luar negeri sudah selayaknya dibatasi.

Apalagi di masa PPKM seperti saat ini, Tauhid menilai perjalanan internasional hanya ditujukan bagi kepentingan mendapatkan vaksin atau pertemuan lain yang berhubungan dengan penanganan Covid-19. Sedangkan kunjungan yang bersifat promosi investasi atau pertemuan lainnya bisa dilakukan melalui saluran virtual.