Protes PPKM Darurat Level 4, Asosiasi Resto dan Café Kibarkan bendera Putih

hen | Rabu, 28 Juli 2021 - 16:35 WIB

Protes PPKM Darurat Level 4, Asosiasi Resto dan Café Kibarkan bendera Putih FOTO : Bendera putih dikibarkan oleh PHRI Garut tanda protes kebijakan PPKM Darurat Level 4.(ist)


BANDUNG (Otonominews.co.id) - Sektor yang merasakan dampak PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat yang terus diperpanjang diantaranya adalah restoran dan café. Pelaku usaha sector tersebut merasakan keberatan dan protes dengan kebijakan pemerintah terkait PPKM darurat. Mereka menilai pemerintah seakan tidak peduli dengan nasib mereka.

Seperti terjadi di Kota Bandung, sejumlah Pengusaha restoran dan cafe tergabung dalam Asosiasi Kafe dan Restoran (AKAR) hari ini, Rabu (28/7) mulai mengibarkan bendera putih sebagai bentuk keprihatinan usaha mereka selama ditetapkan PPKM level 4.

Ketua Harian AKAR, Gan Bonddilie mengatakan, pengibaran bendera putih bakal dilakukan selama dua hari hingga besok. Tercatat ada sekitar 600 restoran dan 500 hotel yang menyatakan siap bergabung melakukan aksi ini.

"Tak hanya di Bandung, aksi ini juga dilakukan di Jabar. Ini adalah sebagai tanda protes kami kepada pemerintah yang tidak peduli terhadap kita. Aksi ini juga merupakan aksi solidaritas, dimana teman-teman kita di Garut sudah melakukan hal yang sama," kata dia, Rabu (28/7/2021).

Aksi yang dilakukan ini, kata Gan, merupakan aksi solidaritas, dimana teman-teman lain di Garut sudah melakukan hal yang sama.  

Menurut dia, protes ini tidak dilakukan secara tiba-tiba. Sebelumnya AKAR sudah berupaya untuk bertemu dan berdiskusi dengan Pemkot Bandung sejak  PPKM pertama dan mengajukan surat melalui PHRI Jawa Barat.

"Namun setiap ada kebijakan atau Perwal, Bapak Wali Kota, Mang Oded dan Wakilnya tidak pernah mengundang kami untuk berdiskusi. Jangankan merespon, surat dari kami juga sama sekali tidak digubris oleh Pemkot Bandung," kata dia.

Oleh karena itu, AKAR akan melakukan protes secara masif, bahwa pemerintah tidak pro terhadap mereka.  Dampak dari tidak diperbolehkannya pengunjung makan di tempat, para pengusaha sudah melakukan PHK.

"Kurang lebih hampir 60% karyawan yang berasal dari restoran maupun hotel terkena PHK. Langkah selanjutnya, kami secara serentak menutup usaha kami dan tidak berjualan lagi," kata dia seraya menyebut saat ini restoran yang sudah tutup secara permanen adalah sebanyak 40 persen.

Gan juga mengatakan, bahwa Peraturan Walikota (Perwal) PPKM tidak berpihak kepada pengusaha. Karena secara aturan kafe dan restoran itu sudah melakukan yang dianjurkan oleh pemerintah, mulai dari protokol kesehatan yang sangat ketat. Seperti dibuatkannya tempat cuci tangan, penyediaan handsanitizer, pengecekan suhu tubuh kepada pelanggan dengan sangat baik hingga jarak dan kapasitas yang dibatasi.

"Apakah warung makan PKL melakukannya dengan baik, tidak kan? Bahkan untuk tempat cuci piring mereka tidak proper, dan juga ada yang masih mencuci dalam satu baskom. Aturan ini yang kami kritik," katanya.

Pihaknya menyayangkan telah membeli alat-alat pencegahan penyebaran covid sampai mengeluarkan dana belasan juta. Tapi kenyataannya tidak bisa dine ini. Minimal bisa 50% dine in.

Untuk vaksinasi sendiri, kata dia, pihaknya sudah melaksanakan hampir 15.000 Karyawan. Pihaknya juga sudah melakukan semua aturan yang dibuat oleh pemerinta kota Bandung dalam pencegahan covid ini.

"Tapi bukan berarti kita ingin diperlakukan sama, seharusnya apa yang sudah kita lakukan, pemerintah juga peduli terhadap kita, apa iya sekarang pajak dikurangi, tidak, jika pun ada subsidi yang 1,2 juta untuk UMKM yang kita dapat atau dari hibah yang lainnya, itu sangat kecil sekali. karyawan kita yang mendapatkannya bisa dihitung, tidak sampai 5 persen," bebernya.