Jokowi Putuskan PPKM Level  4 Diperpanjang Lagi hingga 9 Agustus 2021

husnie | Selasa, 03 Agustus 2021 - 03:34 WIB

Jokowi Putuskan PPKM Level  4 Diperpanjang Lagi hingga 9 Agustus 2021 FOTO : Presiden Joko Widodo


JAKARTA, (otonominews) -- Presiden Jokowi mengumumkan status PPKM Level  4 di berbagai daerah, Senin (2/8/2021) malam. Penyampaian keputusan terkait PPKM Level 4 ini melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi menyampaikan perkembangan terkini dan teranyar dari proses diberlakukannya PPKM Level 4 di zona yang masih banyak tercatat kasus positif Covid, serta PPKM di level lainnya. Hal tersebut membuat pemerintah harus tetap melakukan kebijakan secara bertahap dan memberlakukan sistem derajat pembatasan mobilitas masyarakat.

“Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten, kota, tertentu,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, 3 pilar utama dalam indikator penanganan pandemi yakni vaksinasi, utamanya di daerah pusat mobilitas dan ekonomi. Kedua pendisiplinan prokes 3M di kalangan masyarakat, ketiga testing dan tracing yang lebih masif.

Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi dengan data yang diberikan tentang kasus Covid-19 harian yang semakin menurun, tingkat kesembuhan, dan persentase Bed Occupancy Rate (BOR) yang semakin menunjukkan penurunan. "Termasuk pemantauan BOR RS, isolasi terpusat, dan penyediaan obat-obatan dan pasokan oksigen," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan pemberlakuan PPKM Level periode sebelumnya membawa perbaikan ke kasus harian, kasus aktif, kesembuhan, dan persentase BOR. Hal ini terjadi di sejumlah daerah, tetapi tak disebutkan di mana saja.

“PPKM Level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus kemarin, telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya,” ujar Jokowi.

“Untuk itu, gas dan rem harus dilakukan. Secara dinamis. Sesuai perkembangan penyebaran Covid-19 di hari-hari terakhir,” sambungnya.

Jokowi juga menegaskan bahwa pemberlakuan kebijakan tidak bisa menggunakan satu kebijakan saja dalam durasi yang terlalu lama atau terlalu panjang. Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa harus ada langkah penentuan skala pembatasan atau derajat pembatasan untuk mobilitas masyarakat.

“Kita tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam durasi yang panjang. Kita harus menentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat. Sesuai dengan data di hari-hari terakhir agar pilihan kita tepat. Baik untuk kesehatan mau pun untuk perekonomian,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menyebut bahwa pilihan masyarakat antara menghadapi ancaman keselamatan jiwa akibat Covid-19 dan juga menghadapi ancaman ekonomi tentu juga merupakan pilihan yang sama dengan pemerintah.

“Pilihan masyarakat dan pemerintah adalah sama. Antara menghadapi ancaman keselamatan jiwa akibat Covid-19 dan menghadapi ancaman ekonomi, kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan. Juga dengan penyesuaian mobilitas dan kegiatan yang disesuaikan daerah. Selengkapnya akan dijelaskan oleh Menko dan menteri terkait," pungkasnya.