Mendikbud: Harap Maklum Sistem Zonasi Baru Diterapkan

Setyabudi | Kamis, 13 Juli 2017 - 07:53 WIB

Mendikbud: Harap Maklum  Sistem Zonasi Baru Diterapkan FOTO : "Harap maklum karena sistem zonasi ini baru diterapkan," kata Muhadjir ditemui usai meresmikan gedung SMK 1 Leuwiliang Bogor, Rabu 12 Juli 2017.


Reporter: Setyabudi

BOGOR (otonominews.net)– Meski bikin orang tua murid ribet, protes dan kisruh di banyak tempat di Indonesia, namun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy keukeh tetap akan menerapkan sistem zonasi pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). Hanya saja ia berjanji bakal mengevaluasi dan menyempurnakan sistem tersebut agar tidak menimbulkan keresahan.

"Pasti dievaluasi. Kekurangan saat ini dikumpulkan untuk bahan evaluasi ke depan. Harap maklum karena sistem zonasi ini baru diterapkan," kata Muhadjir usai meresmikan gedung SMK 1 Leuwiliang Bogor, Rabu 12 Juli 2017.

Mendikbud yang kebijakan lima hari sekolahnya menimbulkan pro kontra ini berpendapat pemberlakuan sistem zonasi bisa memberikan kesempatan masyarakat prasejahtera untuk mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah sekitar tempat tinggal masing-masing. Selain itu akan terjadi pemerataan kualitas pendidikan.

"Memang pemerataan pendidikan yang berkualitas perlu tahapan karena terkendala kesiapan setiap daerah menyediakan infrastruktur, tenaga pengajar dan sebagainya," terangnya.

Banyak orang tua calon wali murid mengeluhkan sistem PPDB tahun ini yang menerapkan zonasi. Di antaranya karena kurang sosialisasi sehingga para orang tua baru tahu saat mendaftarkan anak masuk sekolah impiannya.

Usmia dan anaknya. (foto:dok.pri)

“Anak pinter kalah sama mereka yang tinggal dekat sekolah,” kata Usmia, salah satu orang tua di Kabupaten Bogor.

Di wilayah ini PPDB tahun ini ada yang menerapkan sistem online namun ada juga yang off line. SMPN 2 Cibinong misalnya menerapkan sistem online tapi SMPN 3 Cibinong menerapkan sistem offline. Meski begitu keduanya memakai sistem zonasi.

Untuk calon siswa dengan kartu keluarga satu RT dengan sekolah mendapat point 300, satu RW 240, satu kelurahan 180 dan satu kecamatan 120. Seorang siswa lulusan SD dengan Nilai Ebtanas Murni (NEM) tertinggi 30 tiga mata pelajaran SD misalnya, tidak bakal mampu mengalahkan rekannya yang mendapat NEM 18 bila ia satu RT dengan sekolah. Sebab, untuk yang satu RT akan mempunyai skor 480 sementara yang NEM 30 alias semua nilainya 10 tetapi KK nya dari luar daerah tetap hanya akan mendapat skor akhir 300.

Sementara untuk tingkat SMA/SMK, di Jawa Barat dihitung dengan cara garis lurus jarak rumah siswa dengan sekolah berdasarkan koordinat dari google maps, bukan berdasarkan wilayah administrasi. Meski ini dirasa lebih adil oleh  orang tua calon wali murid, namun fasilitas onlinenya banyak dikeluhkan karena dari 6 hari pendaftaran nyaris 4 hari tidak berfungsi. Selain itu informasi yang diterima wali murid sering berubah-ubah sehingga sulit diikuti.

Bagi mereka yang karena sistem tersebut tidak diterima di sekolah negeri terpaksa harus bersekolah di swasta yang lebih mahal.