Gubernur Ansar: Jadi Pintu Pekerja Migran, Belum Ada Kasus Omicron di Kepri

hen | Selasa, 11 Januari 2022 - 20:09 WIB

Gubernur Ansar: Jadi Pintu Pekerja Migran, Belum Ada Kasus Omicron di Kepri FOTO : Gubernur Kepri Ansar Ahmad.(ist)


BATAM (Otonominews) –  Gubernur provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyatakan, hingga saat ini belum ditemukan kasus Covid varian Omicron di Kepri, meskipun Pelabuhan Batam Kepulauan Riau (Kepri) menjadi salah satu pintu gerbang kedatangan bagi bagi PMI (Pekerja Migran Indonesia) dan Warga Negara Asing (WNA).

Ansar mengungkapkan hal tersebut terkait pemulangan 40 ribu Pekerja Migran Asing (PMA) dan Warga Negara Asing dari Malaysia dan Singapura yang masuk ke Kepri, 

Setelah Batam ditetapkan Pemerintah sebagai salah satu gerbang kedatangan PMI dan WNA melalui jalur laut, menurut Ansar, Pemerintah Daerah dan Satgas Khusus Pulangan PMI Kepri, terus memperketat pemeriksaan dan Karantina bagi PMI/WNI dan WNA yang masuk ke Kepri.

“Untuk mengantisipasi masuknya Covid-19 varian omicron ini, tentunya harus dimulai dari entry point dan pengetatan pemeriksaan PMI dan WNA yang masuk ke Kepri,” ujar Ansar, Senin (10/1/2022).

Setiap hari, lanjut dia, Satgas Khusus Pemulangan PMI,  melakukan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan Antigen dan PCR bagi PMI dan WNA yang masuk ke Kepri.

“Rata-rata setiap hari ada 250 orang PMI/WNA yang masuk melalui pintu laut ke Batam. Dan ketika sampai di pelabuhan Batam Center seluruh PMI dan WNA wajib di Tes antigen dan PCR, karena testing di entry point merupakan hal yang sangat penting” kata Gubernur Ansar

Setelah dilakukan testing lanjutnya, sampel juga dikirim ke Litbang Kemenkes Pusat.

“Dari Laporan Litbang, sampai hari ini belum ditemukan sampel yang terkonfirmasi omicron, meski memang, waktunya pemeriksaan Sampel ini cukup panjang hingga bisa mencapai 2 bulan,” ujarnya.

Kemudian, Ansar melanjutkan, untuk mengefektifkan hasil pemeriksaan, Pemerintah provinsi Kepri mengusulkan ke Pemerintah Pusat, agar Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Batam yang  merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Kemeneterian Kesehatan, segera dilengkapi dengan Whole Genome Sequencing (WGS).

"Tujuannya agar kita cepat mendeteksi hasil sampel PCR PMI dan WNA yang masuk, sehingga bisa langsung memastikan yang terkonfirmasi omicron atau varian lainnya” harap Gubernur.

Pada kesempatan itu juga Ansar mengaku, bahwa PMI yang masuk ke Kepri kebanyakan dokumen mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, sehingga perlu dilakukan langkah kerja sama dengan Konjen RI di Malaysia.

“Kadang dokumen PCR-nya dari Malaysia dinyatakan negatif, tetapi saat di PCR di Batam hasilnya positif. Sehingga kita juga bekerja sama dengan Konjen RI di Malaysia untuk memastikan dokumen PCR yang mereka bawa benar-benar dokumen yang sah dan negatif Covid dari tempat layanan PCR resmi di sana” ungkap Gubernur.

Mengenai ketersediaan tempat karantina, Gubernur mengatakan tempat karantina PMI dan WNA yang masuk ke Kepri telah dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan sampai saat ini masih cukup dan memadai.

Namun ketika pemerintah merubah jangka waktu kewajiban massa karantina dari 7 hingga 10 hari, sangat berpengaruh terhadap ketersediaan tempat karantina terpadu yang saat ini tersedia.

“Dengan massa karantina selama 10 hari yang ditetapkan, pemerintah provinsi Kepri dan Batam, harus  menyediakan tempat karantina untuk 2.500 sampai 3000 tempat tidur,” ujarnya.

Namun dengan diperpendek masa karantina menjadi 7 hari pemerintah daerah dapat menyediakan tempat karantina maksimal 2.000 tempat tidur, serta memanfaatkan tempat-tempat karantina terpadu cadangan seperti asrama haji dan Bapelkes.

Ansar juga mengatakan, untuk mencegah Varian Covid Omicron masuk, pemerintah daerah dan Satgas Khusus (Satgasus) terus melakukan koordinasi untuk melakukan pemeriksaan dengan ketat, serta terus mendesah vaksinasi.