Sebut Harta Wali Kota Bekasi Irasional, KPK bakal Selidiki

Hen | Rabu, 12 Januari 2022 - 13:03 WIB

Sebut Harta Wali Kota Bekasi Irasional, KPK bakal Selidiki FOTO : Rahmat Effendi tersangka kasus korupsi digelandang ke KPK.(Ist)


BEKASI (Otonominews) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih terus mendalami dugaan kasus korupsi yang menyeret Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan beberapa stafnya.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan, saat memeriksa harta kekayaan politisi Golkar tersebut, pihaknya menemukan beberapa harta yang irasional alias tak masuk akal. 

Nurul menyatakan, bakal mendalami asal usul kepemilikan harta milik mantan orang nomor satu di Kota Patriot itu.

"Masih akan berkembang karena harta-harta yang irasional juga masih kami lanjutkan pengembangannya," kata Nurul Ghufron dalam keterangannya dikutipnya Rabu (12/1/2022).

Sementara Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri asal usul harta Pepen. Karyoto menyebut pihaknya tak ragu menjerat Pepen dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Nanti juga tentunya PPATK akan dijadikan bahan pertimbangan, apakah nanti kita temukan TPPU-nya atau tidak," kata Karyoto.

Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto menyebut, untuk mendalami harta Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi, pihaknya akan meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 

Karyoto mengatakan, KPK tengah menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus yang tengah menjerat pria yang akrab disapa Pepen itu.

"Nanti juga tentunya PPATK juga akan dijadikan bahan pertimbangan juga, apakah nanti kita temukan TPPU-nya atau tidak," ujar Karyoto.

"Ini sudah ada pintu, sudah terbuka, tinggal kita mencari apakah ada tindak pidana korupsi lainnya yang signifikan," imbuh dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (RE) alias Pepen dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat. Selain Pepen, KPK menjerat delapan tersangka lainnya.

Delapan tersangka lain yakni Camat Rawa Lumbu Makhfud Saifudin (MA) Direktur PT MAM Energindo Ali Amril (AA), Lai Bui Min alias Anen (LBM), Direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR) Suryadi (SY). Mereka dijerat sebagai pihak pemberi.

Kemudian Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M. Bunyamin (MB), Lurah Kati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL). Mereka dijerat sebagai pihak penerima bersama Rahmat Effendi.

Penetapan tersangka terhadap mereka berawal dari operasi tangkap tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK pada Rabu, 5 Januari 2022 hingga Kamis, 6 Januari 2022 di Bekasi dan DKI Jakarta. Tim penindakan KPK mengamnkan 14 orang beserta uang.

Uang yang diamankan di antaranya uang tunai sebesar Rp3 miliar dan Rp2 miliar dalam bentuk tabungan.