Dugaan Suap Dana PEN, KPK Periksa Eks Dirjen Keuda Kemendagri

Wie | Rabu, 12 Januari 2022 - 15:56 WIB

Dugaan Suap Dana PEN, KPK Periksa Eks Dirjen Keuda Kemendagri FOTO : Gedung KPK (Int)


JAKARTA,  (otonominews) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ardian Noervianto. 

Ardian diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah) tahun 2021.

KPK mengkonfirmasi Ardian soal dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk memperlancar pengajuan pinjaman tersebut.

Selain Ardian, KPK juga memanggil empat saksi lainnya, yakni Direktur Pembiayaan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Sylvi Juniarty Gani, Lidya Lutfi Angraeni dari pihak swasta, staf pada Subdit Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Irham Nurhali, dan ASN pada Kemendagri Lisnawati Anisahak Chan. Pemeriksaan keempat saksi tersebut dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa kemarin (11/1/2022)

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait mekanisme pengajuan pinjaman dana PEN dan dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk memperlancar proses pengajuan pinjaman tersebut," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (12/1).

Sebelumnya, KPK telah mencegah mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), M Ardian Noervianto, bepergian ke luar negeri. Ardian dicegah selama enam bulan ke depan. 

Ardian dicegah ke luar negeri karena diduga terlibat kasus dugaan suap terkait pengajuan pinjaman dana PEN tahun 2021. Surat permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap Ardian telah dikirimkan KPK ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pencegahan perlu dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan perkara yang dikembangkan dari kasus dugaan suap pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara Tahun 2021 tersebut.