CBA: Masa DPR RI Mau Dipaksa Sebagai Tukang Stempel Saja

Husnie | Senin, 17 Januari 2022 - 17:13 WIB

CBA: Masa DPR RI Mau Dipaksa Sebagai Tukang Stempel Saja FOTO : Direktur Center Budget of Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi


JAKARTA, (otonominews) -– Rencananya DPR RI akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang Undang (UU) pada Selasa esok (18/1/2022).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Center Budget of Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, pengesahan RUU IKN ini terlalu buru buru dan kurang kajian atas lokasi lahan ibu kota negara baru tersebut. 

"Sebaiknya Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN segera mengundang ahli geologi untuk mengetahui  potensi bahaya ketika lokasi IKN itu berada penuh pada lahan gambut dan lahan sumber daya batubara," kata Uchok kepada para wartawan, Senin (17/1/2022).

Uchok mengatakan, ketika ibu kota negara tetap berada di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara maka bahaya yang dihadapi pemerintah bukan ancaman peluru kendali dari negara asing atau teroris, tetapi lahan gambut dan lahan yang berisi batubara yang berpotensi menghancurkan aset gedung-gedung perkantoran pemerintah.

Perlu diketahui, lanjut Uchok, yang namanya lahan gambut mempunyai kencendurungan untuk menimbulkan proses pembakaran spontan akibat adanya aksidasi. 

"Jadi tidak perlu adanya pembakaran secara sengaja, hanya dengan adanya cuaca panas ekstrim akibat dampak elnino, lahan gambut bisa menjadi api atau asap yang menganggu kinerja pemerintah," tutur Uchok.

Kemudian, sambung Uchok, di ibu kota negara akan dibangun gedung-gedung pemerintah bertingkat dengan mengunakan pondasi dalam seperti tiang pancang. 

"Ketika pondasi tiang pancang pada kedalaman tertentu menyentuh sumber daya batubara maka akan terjadi proses oksidasi yang menyebabkan kerusakan pada beton dan besi tiang pancang. Ketika tiang pancang gedung kantoran pemerintah bertingkat mengalami kerusakan, maka tinggal tunggu waktu saja, bangunan gedung pemerimtah tersebut akan runtuh," papar Uchok.

Uchok pun menilai, rencana anggaran untuk membangun ibu kota negara sebesar Rp500 triliun dan alokasi anggaran sebesar Rp500 triliun merupakan paket akal-akalan saja. 

"Sengaja dikecil-kecilkan agar tidak ada reaksi dari publik dan DPR RI. Sebagai pembanding saja, biaya pindah ibukota Kazahkstan dari Almaty ke Astana pada tahun 1998 sebesar USD30 miliar (setara Rp450 triliun), yang jika dikonversikan ke nilai saat ini bisa 4x lipat setara USD 120 Miliar (setara Rp1.800 triliun). Luas kota Astana hanya 722 kilo meter persegi atau ekivalen 72.200 Hektare," ungkap Uchok.

"Kok Indonesia bisa pindah Ibu kota negara ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dengan rencana luas 256.142 Hektare (3,5 kali lipat luas Astana) hanya membutuhkan biaya Rp500 triliun dengan lokasi Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang sangat-sangat buruk, hutan belantara, banyak lubang bekas tambang, dan lahan gambut," tambah Uchok.

Melalui dari Gambaran di atas, maka, tukas Uchok, CBA mendesak kepada DPR RI agar jangan dulu mengesahkan RUU IKN menjadi undang-undang sebelum ada kajian yang komprehensif. 

"Masa DPR RI mau dipaksa pemerintah Jokowi hanya sebagai tukang stempel saja, seperti di era Orde Baru," tutup Uchok Sky Khadafi.