Dukcapil Kemendagri Layani Pembuatan Digital ID di AOE 2022

Wie | Sabtu, 23 Juli 2022 - 19:25 WIB

Dukcapil Kemendagri Layani Pembuatan Digital ID di AOE 2022 FOTO : Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh


JAKARTA, (otonominews) -- Kegiatan APKASI Otonomi Expo (AOE) 2022 resmi dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Rabu (20/7/2022).

APKASI atau Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia aktif mewarnai gedung JCC dengan beragam pameran dan layanan kepada masyarakat.

Salah satunya layanan administrasi kependudukan yang digarap langsung oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Pengunjung pameran tampak antusias di booth Ditjen Dukcapil yang membuka pelayanan perekaman, penggantian KTP yang rusak serta pencetakan KTP-el.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, turut hadir dan terjun melayani langsung dalam pembukaan hari pertama kegiatan AOE ini.

Dirjen Zudan menuturkan pelayanan yang diberikan melalui stan Dukcapil gratis alias tidak dipungut biaya.

“Dukcapil itu memberikan pelayanan kepada semua masyarakat, seluruhnya dari akte lahir sampai akte mati. Di tengahnya ada KTP, Kartu Keluarga (KK) dan seterusnya,” tutur Zudan.

Dirjen Zudan menjelaskan, kehadirannya di pameran ini pihaknya juga memperkenalkan produk baru, yaitu KTP dan KK digital atau kini dikenal dengan Digital ID.

Zudan menambahkan, masyarakat mengenal identitas kependudukan dicetak dalam bentuk KTP elektronik. Namun saat ini KTP elektronik bisa disimpan dalam bentuk digital di handphone masing-masing.

“Nah sekarang, kalau kita mau buat KTP bisa diletakkan di hape masing-masing. KTP,  KK bisa langsung di gadget tidak perlu disimpan di dompet lagi. Itu produk terbaru dari dukcapil,” tambah Zudan.

Mendagri Tito mengapresiasi kehadiran stand Ditjen Dukcapil Kemendagri di AOE 2022 yang menyediakan layanan administrasi kependudukan.

"Layanan Adminduk memang harus ada di mana-mana sampai ke tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Dukcapil harus selalu proaktif memaksimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat tanpa ada diskriminasi," tegas Tito.