Dorong Percepatan Realisasi APBD, Kemendagri Gelar APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2023

Jakarta,  (otonominews) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menerus berupaya mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak awal tahun. Salah satu upaya yang dilakukan dengan memberikan penghargaan APBD Award kepada kepala daerah dengan realisasi APBD tertinggi dan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2023 dengan tema ‘Mendorong Percepatan realisasi APBD, Pengendalian Inflasi, Penurunan Stunting, dan Kemiskinan Ekstrem serta Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024’ bertempat di Mercure Convention Centre (MMC) Ancol Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Kegiatan Rakor diikuti oleh Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),  Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Inspektorat, dan Kepala Biro atau Kepala Bagian Perekonomian Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Kegiatan Rakor dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan dihadiri langsung narasumber antara lain Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Direktur  V Korsupgah KPK, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Kepala Sub-Direktorat II Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan APBD Award 2023 dan Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2023 diikuti lebih dari 1.454 orang yang hadir langsung dilokasi dan ditambah dengan yang hadir secara virtual melalui zoom meeting dengan kapastitas 1.000 akun dan diikuti juga melalui YouTube dan media sosial Ditjen Keuda Kemendagri. Sampai saat ini, liputan kegiatan Rakor di YouTube Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri telah dikunjungi 5.236 viewer.

"Peserta yang mengikuti Rakor ini terus bertambah, karena selain peserta hadir langsung di acara ini, juga bisa mengikuti secara virtual, mengikuti melalui YouTube dan media sosial Ditjen Keuda Kemendagri," ungkap Fatoni.

Fatoni menguraikan, "Kegiatan Rakor seperti ini penting dilakukan, dalam sosialisasi peraturan perundang-undangan, sosialisasi kebijakan dan mengupdate infromasi terkini. Selain itu, sebagai wadah silaturahmi, koordinasi dan pertukaran informasi dan best practice dalam pengelolaan keuangan daerah."

"Kegiatan Rakor setidaknya dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun, yaitu pada awal tahun, tengah tahun dan akhir tahun," lanjut Fatoni.

Fatoni menjelaskan lebih lanjut, "Rakor pada awal tahun untuk persiapan pelaksanaan APBD tahun berjalan, rakor pada pertengahan tahun untuk melakukan evaluasi yang sudah berjalan dan perbaikan untuk bulan berikutnya, sedangkan rakor diakhir tahun untuk melakukan evaluasi seluruh kegiatan sepanjang tahun."

"Kegiatan Rakor di daerah, bisa dilaksanakan secara bergantian dengan anggota forkopimda lainnya," pungkas Fatoni.